Bank Riau Kepri Melempem, Dewan Salahkan RUPS dan Kosongnya Posisi Dirut

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi mengaku memaklumi tidak terkejarnya target penghasilan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau yakni Bank Riau Kepri (BRK).

 

Menurut Husaimi ada beberapa alasan kenapa bank kebanggaan masyarakat Riau tersebut tidak bisa mencapai target pendapatannya di tahun 2019 ini.

 

Alasan pertama kata Husaimi dikarenakan adanya peningkatan BRK dari status Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 menjadi BUKU 2.

 

"Mereka kan pindah dari Buku 1 ke buku 2, prosesnya kan ada tu, modalnya juga harus bertambah. Nah, ini salah satu hambatannya, saya rasa nanti mereka akan maju lagi," kata ketua politisi asal Rohil ini, Rabu, 6 November 2019.

 

Kemudian, pemberian target juga dinilai Husaimi tidak logis, karena mungkin BRK tidak pernah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Harusnya, dianalisa dahulu di DPRD baru ditentukan targetnya.

 

"Selera pemegang saham mau naik sekian tapi analisa tidak ada. Kalau target errror wajar saja, harusnya ada analisa dari pemegang saham, pemegang saham harus punya orang yang bisa menganalisa. Logikanya gini, usaha bank kalau uang sedikit, tentu pendapatan sedikit," tuturnya.

 

Disamping itu, kosongnya posisi Direktur Utama (Dirut) BRK yang sudah berbulan-bulan juga menjadi alasan kuat kenapa BRK tidak mencapai targetnya.

 

Sebab, jika suatu perusahaan perbankan tidak memiliki Dirut, maka ada batas-batas tertentu kredit yang boleh dicairkan.

 

"Apalagi Dirut tidak ada, jadi ada batas pinjamannya. Ini mempengaruhi pendapatan," pungkasnya.

 

Lebih jauh, Husaimi juga sudah bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar agar menaikkan saham Pemprov Riau yang ada di BRK, dari semula 39 persen menjadi 51 persen. Artinya, DPRD berencana akan menambah modal BRK.

 

"Saya sudah jumpa gubernur, saya bilang kita harus kuasai 51 persen, sekarang kan 39 persen. Jangan sampai nanti banyak pula saham kabupaten daripada Pemprov," tutupnya.