DIREKTUR Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari, bersama Asisten III Setdaprov Riau, Indrawati Nasution, menandatangani MoU untuk pengelolaan Keuangan secara online, Rabu, 18 Oktober 2017, di Kantor Gubernur Riau.
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
Rabu, 18 Oktober 2017 18:52 WIB
Editor: Fakhrur Rodzi
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Mulai 1 Januari 2018 mendatang, segala transaksi dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, tak lagi menggunakan uang tunai (cash), melainkan nontunai.
Pemberlakuan pembayaran transaksi Pemprov Riau dengan cara nontunai ini disepakati usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Riau Kepri (BRK), Rabu, 18 Oktober 2017, di Kantor Gubernur.
"Pada kesempatan ini kita tidak ada lagi transaksi secara tunai. Suka tidak suka, kita harus laksanakan transaksi seperti ini (non-tunai)," kata Asisten III Setdaprov Riau, Indrawati Nasution.
Transaksi keuangan itu seperti pembayaran honor, belanja barang dan jasa hingga belanja perjalanan dinas menggunakan metode tunai kini sudah berubah menjadi non tunai.
"Ini juga menghindari transaksi yang sama-sama tidak kita inginkan. Karena selama dua tahun belakangan ini, kita terus dipantau dan dimonitor. Untuk itu, mari kita gesa baik belanja maupun pendapatan Riau kedepan," ajak Indrawati Nasution.
Baca Juga:
Sistem Kasda Online Bantu Pemda Pantau Transaksi Keuangan Daerah Secara Real Time
Baca Juga
Bank Riaukepri Bangga Pemkab Karimun Pertama Terapkan Simda
Sementara itu, Direktur Utama Bank Riau Kepri (Dirut BRK), Irvandi Gustari mengatakan, bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau tersebut sudah berpengalaman melayani transaksi seperti ini.
Ini diperkuat lagi dengan pengakuan dari lembaga nasional terhadap produk Bank Riau Kepri miliki dalam bentuk berbagai penghargan. Irvandi mengatakan, mereka telah siap membantu Pemprov Riau mengembangkan dan mengelola keuangan daerah.
Sebenarnya, kata Irvandi, dasar hukum non tunai itu merupakan Inpres Nomor 10 tahun 2016, Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 910/1866/SJ tahun 2017 tentang transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah.
"Kita, BRK Sejak 3 tahun lalu telah melakukan kas daerah online, SKPD online, aplikasi PHRI dan PBB online," jelasnya.
Anak Wali Kota Pekanbaru, Ibrahim Arsyad dan Guru Besar Perempuan pertama di Riau, Prof Hj Aswarni Adam mengatakan, ini sudah sesuai dengan semangat Kementerian Dalam Negeri mendukung gerakan non tunai pada masing-masing daerah.
"Seperti 1 januari 2018 mendatang, semuanya sudah harus live baik penerimaan maupun pengeluaran kita sudah siap," tutupnya.
Ikuti dan simak Kinerja Bank Riaukepri dengan klik di sini.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
