RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan mengajukan penambahan modal ke Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit untuk biaya replanting 15.000 ha sawit di Siak. Petani dan pelaku usaha perkebunan sawit di daerah itu mengalami kendala biaya.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan penambahan biaya dari BPDP Sawit adalah satu-satunya solusi, mengingat petani atau pelaku usaha perkebunan sawit mengeluhkan tingginya suku bunga dari pihak perbankan.
"Pemerintah Provinsi Riau juga tidak bisa menganggarkan di APBD karena rasionalisasi. Akibatnya, pelaku usaha perkebunan sawit mengeluhkan pembiayaan tingginya suku bunga. Kami akan meminta bantuan dana dari pusat melalui BPDP Sawit," katanya, saat diwawancarai, Senin, 1 Agustus 2016.
BACA JUGA: Peremajaan Satu hektare Kebun Sawit Butuh Rp 25 Juta
Andi juga telah membicarakan hal ini kepada asosiasi pengusaha perkebunan sawit dan pihak Bank Indonesia. Hal ini juga akan dibahas dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dibentuk Pemprov Riau dan Bank Indonesia.
"Pengajuan bantuan ini juga upaya pemerintah untuk menunjang produksi sawit di daerah itu," kata Andi.
Andi mengaku telah mendengarkan langsung aspirasi dari Siak. Menurut Andi, tidak hanya Siak, ada sekitar 60.000 hektare sawit di seluruh Riau yang akan ditanam kembali karena pohon sawit tidak lagi berproduksi.
Riau merupakan daerah penghasil tandan buah segar dan CPO terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 60 juta ton per tahun.
Gubernur masih terus melakukan pembahasan untuk mengetahui secara pasti berapa bantuan yang diperlukan.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline