Sudah saatnya Kurangi Transaksi Uang Tunai, Ini Alasannya

Penulis: Wilna Sari

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Guna mengurangi akses keuangan yang eksklusif, Tim Analis Bank Indonesia Pusat mengajak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk bekerja sama menggerakkan program finansial inclution yang akan berdampak baik bagi perekonomian daerah.

 

Analis Bank Indonesia Pusat Rezha Mario Ibrahim memaparkan kerugian perbankan yang disebabkan akses keuangan eksklusif tersebut di antaranya biaya pengelolaan uang cash yang tinggi.

 

"Untuk mencetak selembar uang cash, kami butuh impor bahan baku, biaya cetak, biaya pengiriman dari Perum Peruri ke BI lalu BI ke pelosok memerlukan biaya relatif besar," katanya, Kamis (31/12/2015). (KLIK: Pemerintah Belum Tanggapi Gugatan Korban Asap)

 

Jika tetap dibiarkan, dampak buruk persoalan tersebut kata Rezha akan memengaruhi beberapa aspek. Dari sisi tabungan, masyarakat menjadi lebih konsumtif karena tidak terbiasa menabung sejak dini. Sementara, dari sisi kredit masyarakat akan terkendala dalam akses defisit modern yg dimiliki.

 

"Tak lepas juga pengaruhnya bagi pemerintah, seperti menanjaknya tingkat subsidi, pungutan liar dan pemasukan yang tidak tercatat. Dan serta merta juga akan menghambat perkembangan usaha rumah tangga dan ekonomi lokal," katanya.

 

Dia memberikan gambaran solusi seperti yang sudah dilakukan pihak Jasa Marga yang mulai menerapkan kebijakan waktu transaksi di pintu jalan tol.

 

"Jika Gerbang Tol Otomastis atau GTO sudah dioperasikan, maka transaksi paling lama hanya tiga detik," katanya. (BACA: Pentingnya Sertifikasi Profesi Dalam Menghadapi MEA)

 

Adapun Tol cipularang yg diberitakan macet selama tujuh jam, menurutnya tidak hanya disebabkan faktor kepadatan kendaraan saja, tetapi juga dipengaruhi faktor transaksi di pintu tol.

 

"Dilihat dari helikopter saat itu, transaksi di pintu tol juga lama. Belum lagi kami juga mendapati fakta kalau tol itu tiap harinya butuh dua miliar uang receh untuk kembalian," katanya.

 

Hal tersebutlah menurut Rezha yang salah satunya melatarbelakangi terciptanya program elektronifikasi ini.

 

"Ya, mengingat kelemahan uang tunai yang tidak aman dan rawan mengundang tindak kejahatan, mahal, tidak efektif dan efisien, mendorong pelaku konsumtif dan money laundry," katanya.

 

Namun, secara tegas dia katakan program ini sama sekali tidak menghilangkan penggunaan uang tunai. (LIHAT: Hadapi MEA, Etos Tenaga Kerja Riau Masih Buruk)

 

"Kita tetap menggunakan uang tunai, seperti halnya negara-negara maju yang masih memerlukannya. Hanya saja akan menjadi lebih baik kita minimalisir karena beberapa alasan tadi. Sehingga transaksi yang dilakukan pun lebih ideal," katanya.

 

Saat ini, dilihat dari arah kebijakan BI, Indonesia masih dalam tahap perkembangan karena penggunaan uang tunai masih mendominasi.

 

"Di Pekanbaru saya lihat transmetro sudah menggunakan transaksi non tunai," katanya.

 

Dari sisi pendapatan hal ini baginya dapat diterapkan dalam penerimaan retribusi, pembayaran pajak dan pembayaran gaji.

 

"Sebagai contoh, di Jakarta sekarang sudah menerapkan terminal parkir elektronik. Selain parkir jadi lebih rapi, juga menambah pendapatan pemerintah kota. Salah satunya terminal parkir di Kelapa gading, dari dats Dishub DKI penerimaan retribusi yang biasanya 4-7 juta per hari, sekarang bisa dapat 45 juta per hari," katanya.

 

Mendapati saran ini, Pemerintah Kota Pekanbaru Firdaus mengapresiasi rancangan ini sebagai motivasi bagi lingkungan yang dia pimpin.

 

"Awalnya pihak kita juga lambat karena untuk pembayaran gaji saja masih dominan menggunakan cara manual," katanya.

 

Meski begitu Firdaus tetap optimis. Sebagai kota yang bermodalkan letak yang strategis dapat menjadi jalur masuk bagi negara lain, juga berpotensi baik untuk menanam modal serta berwirausaha.

 

"Karenanya pengembangan panca cita pembangunan kota terus kita fokuskan. Terutama mewujudkan kota cerdas dan infrastruktur dasar yang meliputi pengembangan sumber transportasi di segala jalur, sumber air dan elektrik, serta telekomunikasi," katanya.