RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mendorong Pemerintah Kabupaten Siak untuk membuka partisipasi publik dalam akses informasi sumber daya alam miliik negara. Pasalnya selama ini Siak menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat transparansi terendah di Riau.
Koordinator Fitra Riau, Usman mengatakan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Riau salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya partisipasi publik untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan sumber daya alam.
"Selama ini pemerintah masih menutup ruang kepada publik untuk mengakses dokumen yang berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mendorong pemerintah dan kesadaran pemerintah itu sendiri," kata Usman, Sabtu, 24 Desember 2016.
Salah seorang peneliti Fitra, Tarmizi yang melakukan audiensi langsung dengan Pemkab Siak menjelaskan bahwa Pemkab Siak kini telah mengikuti program Setapak yang bertujuan untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Tarmizi menjelaskan bahwa dalam hasil diskusinya dengan Pemkab Siak, pihaknya turut bersepakat dengab strategi mendorong pemerintah dalam anggaran lingkungan. Untuk itu ini yang perlu kita diskusikan termasuk bersama Satker yang terkait selain itu siak telah dilaunching oleh Mentri LHK serta juga telah memproklamirkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Hijau," katanya
Terhadap Ruang terbuka hijau, pemerintah memaparkan begitu pentingnya penyelamatan hutan dan lahan. Namun kesemuanya itu tentunya juga telah dianggarkan. Bukan hanya itu saja, namun penyelamatan daerah aliran sungai Siak juga harus dijaga.
Baca Juga: FITRA Riau: Listrik yang Sudah Bertahun-tahun Dianggarkan Masih Menunggak
"Itu lah sikap keberpihakkan kita terhadap penyelamatan serta pelestarian kita terhadap lingkungan. Selain itu, kita telah beritikad untuk masalah ilegal loging perambahan hutan, untuk itu kegiatan tersebut harus diberantas jadi itu lah tugas kita," ujar Tarmizi mengulang penyamaian Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Siak, Fauzi Asni.
Dalam diskusi tersebut, Fauzi Azni bahkan mengklaim Pemkab Siak menjadi satu-satunya kabupaten hijau di Indonesia. "Jadi untuk itu, kita masih meraba-raba. Hanya kitalah yang berani membuat program menuju kabupaten hijau," kata dia.
Untuk cagar biosfer Giam Siak Kecil bagian wilayah Siak seluas 36.424,41 hektar dari luas keseluruhan yakni 665.273,39 hektar. Ia juga mengakui yang sudah dirambah secara illegal di bagian Siak sekas 3.000 hektar
Tidak hanya itu, Pemkab Siak juga mempunyai lokasi sekat kanal sebanyak 240 lokasi di 27 kampung dalam 12 kecamatan. Selain itu dari luasan bentangan alam di Siak sebanyak 27,78 persen adalah lahan HTI.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline