Mengerikan, Militer Myanmar Hancurkan Ribuan Rumah di Lima Desa Muslim Rohingya

RIAU ONLINE - Citra Satelit dari desa dekat perbatasan Bangladesh menunjukkan kebakaran dan kerusakan hebat di laut Myanmar. Sebanyak 1.250 bangunan hancur akibat tindakan keras militer Myanmar di Rohingya.

 

Direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Brad Adams menunjukkan gambar satelit baru yang mengkhawatirkan. Sensor satelit juga mendekteksi adanya kebakaran yang terjadi di beberapa desa.

 

"Serangan-serangan pembakaran jelas terjadi di lima desa Rohingya, adalah masalah keprihatinan yang perlu diselidiki pemerintah Burma dan mengadili mereka yang bertanggung jawab," kata dia, dikutip dari DW.COM, Selasa, 22 November 2016.

Baca Juga: Tindas Muslim Rohingya, Dalai Lama: Biksu dan Suu Kyi Jangan Diam

 

Sebelumnya, pemerintah Myanmar mengatakan sekitar 300 rumah telah dihancurkan oleh militan untuk 'menabur benih kesalahpahaman antara pasukan pemerintah dan masyarakat.'

 

Sebanyak 1,1 juta Muslim Rohingya sebagian besar bermukim di wilayah Rakhine, tetapi pemerintah Myanmar tidak pernah mengakui kewarganegaraan dan hak-hak mereka. Banyak umat Buddha yang menjadi mayoritas di negara tersebut menganggap Muslim Rohingya sebagai migran ilegal dari Bangladesh.

 

Kekerasan berkobar semenjak orang-orang tak dikenal yang bersenjata menyerang tiga pos polisi pada 9 Oktober lalu, dan menewaskan tiga petugas di daerah perbatasan. Dalam hal ini, pemerintah di Navypyidaw menuding kelompok Rohingya sebagai pihak yang disalahkan atas kejadian tersebut.

Klik Juga: Myanmar Sahkan 4 UU Anti-Islam

 

Setidaknya 70 orang tewas dan 400 orang ditangkap dalam penumpasan tersebut, namun aktivis mengklaim jumlah yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Sebanyak 30 ribu telah mengungsi. Saksi yang diduga juga menjadi korban menuduh tentara melakukan tindak pemerkosaan secara luas.

 

Myanmar saat ini dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Kini, banyak pengamat yang mempertanyakan kemampuan administrasinya selama enam bulan terakhir dalam mengontrol tentara yang masih memegang kementerian dan bertanggung jawab untuk keamanan.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline