(INTERNET)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Buntut penghadangan yang dilakukan sekuriti PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terhadap Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) hingga tak diperbolehkan masuk, semakin panjang.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Siti Nurbaya, secara khusus kepada RIAUONLINE.CO.ID, mengatakan, lusa, Jumat, 9 September 2016, pimpinan PT RAPP dipanggil ke kementerian di Gedung Manggala Agni di Jakarta.
"(PT RAPP) tidak boleh melawan dan harus mau diawasi. Itu kan BRG dalam rangka pengawasan di Pulau Padang karena soal penanaman di gambut," kata Menteri Siti Nurbaya, Selasa, 6 September 2016.
Baca Juga: Kepala BRG Dihadang Sekuriti PT RAPP, tak Diperbolehkan Masuk Konsesi
Sehari sebelumnya, Senin, 5 September 2016, Sidak Kepala BRG Nazir Foead beserta rombongan jurnalis dihadang dan tak diperbolehkan masuk ke areal konsesi perusahaan di Desa Bagan Melibur, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Baca Juga
Nazir sidak karena menerima informasi dari warga mengenai konflik lahan serta pembukaan areal gambut menggunakan alat berat untuk membuat kanal.
Namun, saat itu sekuriti perusaahan tak memperbolehkan masuk dengan alasan pejabat negara tersebut tak mengantongi izin dari perusahaan.
"Ingat negara punya kewenangan ekstraktif selain regulatif, dan distributif serta dan lain-lain," kata Siti.
Dalam rilisnya, Nazir secara blak-blakan mengatakan, di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terjadi kegiatan pembukaan gambut yang jelas-jelas sudah tidak boleh dilakukan.
Klik Juga: BRG: PT RAPP Buka Lahan Gambut, Padahal Sudah Dilarang Presiden
BRG mengatakan, perusahaan-perusahaan harus taat hukum terhadap peraturan pemerintah dan negara. Sebelum melakukan sidak, tuturnya, BRG mendapatkan informasi dari warga sekitar perihal pembukan lahan dan kanal dari korporasi tersebut.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
