(INTERNET)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Usai penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) berbagai kota di Indonesia, terkuak kasus-kasus penyelewengan anggaran diperuntukkan buat menggelar acara tersebut oleh pejabat negara.
"HPN justru menjadi tontonan tidak lucu rakyat melihat pajak mereka bayar dihambur-hamburkan. Tidak sekali dua kali AJI mengusulkan ada peninjauan terhadap Keppres Soeharto soal HPN ini. Tidak terkecuali pada pada Presiden Joko Widodo," tutur Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono, Jumat (12/2/2016).
Setelah Reformasi 1998 bergulir, ujar Suwarjono, praktik HPN ini ternyata diteruskan presiden-presiden berikutnya. AJI mengulang-ulang pernyataan, HPN adalah pemborosan anggaran negara dan lebih daripada itu membuktikan pers tidak independen dari kekuasaan, seperti satu dari sembilan elemen jurnalisme ditulis jurnalis kawakan, Bill Kovach.
(Baca Juga: Ketum AJI Indonesia: Tak Ada Anggota AJI Hadir di HPN Lombok)
Tahun 2015 lalu, melalui Sekretaris Kabinet ketika itu, AJI sudah menyampaikan perlu peninjauan soal HPN ini. Selain menghambur-hamburkan anggaran negara, HPN seperti merayakan kooptasi pers dan kebebasan rakyat berpendapat di masa kediktatoran Soeharto.
"Lalu apa alternatifnya? Sejarawan dan budayawan sudah banyak mengusulkan hari alternatif untuk merayakan pers nasional.," jelas Suwarjono.
Ia menceritakan, mantan Ketua Umum AJI Indonesia, Lukas Luwarso, pernah mengusulkan Inlandsche Journalisten Bond (IJB) didirikan antara lain Mas Marco Kartodikromo, Dr Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara pada 1914 di Surakarta mungkin lebih pas untuk dirayakan.
Sementara itu, Taufik Rahzen, yang meneliti sejarah pers nasional dan diterbitkan dalam buku “100 Tahun Pers Nasional” mengusulkan tanggal penerbitan perdana Medan Prijaji, koran didirikan Tirto Adhi Suryo, 1 Januari 1907.
AJI berpendapat, kelahiran Medan Prijaji (baca: me-dan-pri-ya-yi) penting untuk dirayakan oleh insan pers Indonesia dan publik secara umum.
"Meski diketahui Medan Prijaji bukan media pertama berbahasa Melayu, namun media ini menjadi penanda munculnya pers nasional yang berani berjarak dari kekuasaan yang saat itu adalah pemerintah kolonial Belanda," ungkap Pemred suara.com itu.
(Klik Juga: Bupati Yopi Tampar Wartawan di Laman Kantor PWI)
Medan Prijaji di sisi lain juga menjadi penanda cetusan patriotisme jurnalis untuk membela tanah airnya yang sedang terjajah. Kelahiran Medan Prijaji sangat layak dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Pers Indonesia (HKPI).
"Untuk itu, kami mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Keppres buatan Soeharto mengenai HPN. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menetapkan 1 Januari hari lahir Medan Prijaji sebagai Hari Kemerdekaan Pers Indonesia (HKPI)," pungkasnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
