RIAU ONLINE, PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo memberikan ultimatum pada Kepala Kejaksaan, Kapolda serta Forkopimda. Ultimatum itu menyebutkan bahwa Presiden akan mencopot pejabat daerah yang daerahnya mengalami kebakaran lahan dan hutan (Karlahut).
Menurut Andi, sapa akrab Arsyadjuliandi Rachman, Presiden Jokowi dinilai wajar memberikan ultimatum itu. Tujuannya agar pada tahun 2016 tak terulang kembali bencana asap seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Presiden bicara seperti itu wajar saja karena beliau tidak ingin bencana asap terulang lagi separah tahun 2015 lalu. Makanya beliau memberikan peringatan seperti itu," ujar Andi kepada wartawan, Kamis (21/1/2016). (Baca Juga: Arsyadjuliandi: Riau Siap Hadapi El Nino)
Pada Senin (18/1/2016) lalu Presiden Jokowi memanggil kepala daerah yang provinsinya rawan terjadi karlahut. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan ancaman pada seluruh daerah provinsi yang rawan terjadi kebakaran untuk benar-benar menjaga daerahnya aman dari karlahut.
Menurut Andi, Provinsi Riau pada tahun ini akan lebih fokus pada pencegahan karlahut ketimbang penanggulangan. Hal ini telah tertuang pada APBD Riau 2016 yang lebih banyak menganggarkan dana pencegahan kebakaran.
"Kita sudah koordinasi dengan Forkopimda untuk melakukan sosialisasi serta imbauan pada pencegahan kebakaran. Ini salah satu strategi kita. Tentu masyarakat sadar api juga harus turut serta," tandas Andi.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline