RIAU ONLINE, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terlalu khawatir dan takut saat diminta untuk membangun sekat kanal, jauh sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Juli-Oktober 2015 silam.
Akibatnya, saat Karhutla terjadi, tidak ada air dan kawasan gambut tersebut kering-kerontang memudahkan api menjalar serta membesar. (Baca Juga: Pemerintah Stop Beri Izin Baru di Lahan Gambut)
"Contoh nyata sekat kanal yang berhasil di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti. Kita sudah rencanakan membangun 1.000 kanal. Sayangnya, Pemprov Riau ketakutan sanksi hukum, dijerat KPK, tak mau kerjakan. Kita minta Pemprov untuk bangun sekat kanal di APBD-Perubahan," kata Menteri Siti Nurbaya, Selasa (17/11/2015), saat membuka Seminar Nasional Peringatan Satu Tahun Sungai Tohor, Riau, Melindungi Gambut untuk Masa Depan Indonesia, di Sari Pan Pacifik, Jakarta.
Siti Nurbaya juga menjelaskan, karena Pemda ketakutan dijerat hukum, makanya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta bantuan badan PBB, UNDP untuk bangun. Namun, itu tak banyak.
Sementara itu, DPRD Riau Senin (16/11/2015) malam, baru mengesahkan APBD-Perubahan 2015. Apakah di APBD-Perubahan tersebut mengakomodir apa yang diminta oleh Siti Nurbaya, itu belum diketahui. (Klik Juga: Siti Berjanji Akan Hukum Pembakar Lahan)
"Saya yakin dalam rentang sebulan ini, walau disahkan tadi malam, Pemprov dengan melibatkan masyarakat mampu buat sekat kanal. Warga Tohor saja dua minggu selesai bangun sekat kanal tersebut," kata Siti Nurbaya kepada RIAUONLINE.CO.ID, usai acara tersebut.
Siti Nurbaya juga mengingatkan birokrasi di daerah itu terjebak dengan komunitasnya sendiri, mereka tidak mau berhubungan dengan masyarakat serta swasta.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
