FITRA: Silpa APBD 2015 Diprediksi Rp 5 Triliun

RIAUONLINE, PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau memprediksi akan terjadi silpa pada APBD Riau 2015. Silpa anggaran di perkirakan mencapai Rp 5 triliun dari Rp.10,7 triliun keseluruhan anggaran yang ada. Hal ini disebabkan ketakutan para pejabat eksekutif yakni Plt Gubernur Riau beserta SKPD yang ada di bawahnya.

 

“Penyerapan anggaran dari APBD sekarang ini baru sekitar 30 sampai 40 persen saja. Padahal melihat tahun anggaran 2015 sudah akan habis tapi yang terserap masih sangat sedikit. Kita pesimis bahwa anggaran akan terserap secara maksimal sampai akhir tahun ini,” ujar Koordinator Fitra Riau, Usman, kepada RIAUONLINE.CO.ID, Jumat (10/9/2015).

 

Usman menyayangkan minimnya serapan anggaran. Sedangkan pendapatan daerah Riau terus mengalami peningkatan saban tahun.

 

“Tahun lalu APBD kita Rp.8 Triliun, dan untuk tahun ini sudah naik jadi Rp.10,7 Triliun. Artinya kita melihat tiap tahunnya ada peningkatan. Sayangnya pemerintah terlalu bingung buat alokasikan kemana anggaran yang ada itu,” tukasnya.

 

(KLIK JUGA: Biaya Plesiran DPRD Riau 4 Kali Lipat Dana Asap) 

 

”bukankah anggaran itu sudah jelas kemana akan dialokasikan, pemerintah bilang kalau ini adalah bentuk kehati-hatian dari mereka. Kita malah kaget dengan jawaban yang seperti itu.” tutur lelaki dengan tahi lalat di wajah.

 

Menurutnya bentuk kehati-hatian pemerintah bukan berarti menjadikan proses menjadi lambat. "Apa gunanya hati-hati jika tak ada anggaran yang terserap," katanya.

 

(BACA: Fitra Sarankan Anggaran Berbasis Lingkungan Masuk APBD)  

 

Kata Usman, kehati-hatian tersebut juga akan merugikan rakyat dan berakibat banyaknya anggaran tidak habis terpakai yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan masyarakat.

(KLIK: Serapan Anggaran Terendah, Ini Alasan Plt Gubernur Riau)  

 

dalam hal ini Usman menambahkan, DPRD Provinsi Riau juga memiliki andil untuk memperingatkan lembaga eksekutif yang menurutnya lamban.

 

“DPRD harus mengkritik dan mendesak pemerintah supaya bisa menggesa serapan anggaran lebih banyak. Ini sesuai dengan tupoksi dari DPRD yang salah satunya melakukan pengawasan,” kata Usman.