RIAU ONLINE, KUANSING - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas industri perkebunan kelapa sawit yang diduga berkaitan dengan perambahan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau.
Perhatian Satgas PKH tertuju kepada PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) non-kebun yang beroperasi di Kabupaten Kuansing.
Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi Satgas PKH, perusahaan tersebut terindikasi melakukan pembelian sekaligus pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin masifnya pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit secara ilegal.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan bahwa temuan tersebut menjadi dasar bagi pihaknya untuk mengambil langkah penertiban sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Pertama, terkait PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Berdasarkan hasil temuan dan verifikasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pabrik kelapa sawit (PKS) non-kebun PT GSL yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dan melanggar hukum," ujar Barita di lokasi tersebut, Jumat, 20 November 2026.
Menurutnya, keberadaan pabrik kelapa sawit tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan semakin berkembangnya aktivitas perambahan hutan di wilayah sekitarnya. Pasalnya, keberadaan industri pengolahan sawit dapat menciptakan rantai penyerapan hasil produksi dari kebun-kebun yang berada di kawasan hutan tanpa mengantongi izin yang sah.
"Keberadaan PKS tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit tanpa mengindahkan proses perizinan," jelasnya.
Tidak hanya menyoroti aktivitas pengolahan sawit, Satgas PKH juga mengambil langkah administratif terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan yang berkaitan dengan areal seluas 42 ha.
Berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi, Satgas PKH telah merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 ha tersebut.
Dengan rekomendasi itu, permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan direkomendasikan untuk ditolak. Bahkan, areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH.
"Atas temuan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berdasarkan tugas kewenangan yang dimilikinya telah merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 ha," jelas Barita.
Ia menegaskan, areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh negara melalui Satgas PKH.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kawasan hutan tetap dikelola sesuai peruntukan dan fungsinya, sekaligus mencegah praktik pemanfaatan kawasan hutan tanpa prosedur perizinan yang berlaku.
Barita juga menyampaikan bahwa terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan secara serentak pada kesempatan tersebut. Salah satu agenda yang disampaikan adalah penanganan terhadap PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuansing.
"Jadi, ada dua kegiatan yang serentak kita lakukan hari ini. Pertama terkait PT GSL," lanjut Barita.
Langkah Satgas PKH ini juga memperlihatkan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya menyasar aktivitas pembukaan lahan, tetapi turut menelusuri rantai usaha yang diduga menampung dan mengolah hasil perkebunan dari kawasan hutan secara ilegal.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh aktivitas usaha perkebunan dan industri kelapa sawit berjalan sesuai ketentuan hukum, sehingga keberadaan industri tidak menjadi pendorong berlangsungnya perambahan hutan.
"Satgas PKH menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola hutan sesuai fungsi dan peruntukannya, sekaligus mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara apabila ditemukan pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan," pungkasnya.

