Kasus TPPU Perdagangan Gading Gajah Rp1,87 Miliar di Riau Segera Naik ke Meja Hijau

Kantor-Polda-Riau2.jpg
Kantor Polda Riau (DEFRI CANDRA/RIAUONLINE.CO.ID)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Polda Riau berhasil menuntaskan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga bersumber dari aktivitas perburuan dan perdagangan gading Gajah Sumatera. Berkas perkara tersebut kini telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntasnya penyidikan perkara ini menjadi catatan penting dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar.

Sebab, penyidik tidak hanya memburu pelaku yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan gading gajah, tetapi juga menelusuri aliran uang serta dugaan keuntungan finansial yang diperoleh dari bisnis ilegal tersebut.

Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau kini bersiap melanjutkan proses hukum ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada JPU.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, membenarkan perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut. Ia menyebutkan, seluruh proses penyidikan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

"Berkas perkara TPPU perdagangan gading gajah sudah dinyatakan lengkap. Selanjutnya, penyidik siap melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk selanjutnya diproses ke persidangan," ujar Kombes Ade Kuncoro, Kamis, 19 November 2026.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Adrian, menjelaskan bahwa penerapan pasal TPPU dalam perkara ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum dengan pendekatan follow the money.

Melalui pendekatan tersebut, polisi tidak hanya berfokus pada orang-orang yang melakukan perburuan maupun memperjualbelikan gading gajah. Penyidik juga menelusuri sumber pendanaan, perputaran uang, kepemilikan aset hingga pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.

Menurut Teddy, langkah tersebut penting karena kejahatan perdagangan satwa liar tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas ilegal di lapangan. Ada dugaan jaringan pendanaan dan keuntungan ekonomi yang menopang keberlangsungan praktik perburuan satwa dilindungi.

"Pendekatan ini menjadi bagian dari implementasi Green Policing Polda Riau melalui strategi Green Financial Crime, yaitu menjadikan instrumen penegakan hukum keuangan sebagai upaya memutus motif ekonomi di balik kejahatan satwa," jelas Teddy.


Ia menegaskan, keberhasilan mengungkap pelaku di lapangan harus diikuti dengan upaya membongkar jaringan yang berada di belakangnya. Termasuk mereka yang diduga menyediakan modal, mengatur distribusi hingga memperoleh keuntungan dari perdagangan gading gajah.

Dengan berkas yang telah dinyatakan P-21, penyidik selanjutnya akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada JPU. Proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

"Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Jaringan pendanaan, keuntungan ekonomi, serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana juga harus ditelusuri dan dipertanggungjawabkan melalui proses hukum," tegas mantan Wakapolres Inhu itu.

Kasus pencucian uang ini merupakan hasil pengembangan pengungkapan jaringan perdagangan gading Gajah Sumatera yang diumumkan Polda Riau pada 11 Juni 2026 lalu.

Berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan, ditemukan perputaran dana mencapai Rp1.872.000.000 atau sekitar Rp1,87 miliar. Dana tersebut bergerak melalui 34 kali transaksi yang berkaitan dengan jaringan perdagangan gading gajah.

Dalam perkara TPPU ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial FA (62) dan FS (43). Keduanya diduga terlibat dalam upaya menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi.

Berdasarkan hasil penyidikan, FA diduga memiliki peran penting sebagai pemodal utama. Pria tersebut diduga menyediakan kebutuhan logistik sekaligus memberikan modal kepada para pemburu yang beroperasi di lapangan.

Penyidik menemukan sedikitnya sembilan lokasi yang diduga menjadi tempat perburuan Gajah Sumatera dalam rentang waktu 2024 hingga 2026.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik perburuan satwa dilindungi diduga berlangsung secara berulang dan melibatkan jaringan yang memiliki dukungan finansial.

Keberadaan sembilan lokasi perburuan itu sekaligus menjadi gambaran bahwa ancaman terhadap kelestarian Gajah Sumatera tidak hanya datang dari pelaku yang membawa senjata ke dalam kawasan habitat satwa, tetapi juga dari jaringan yang menopang aktivitas tersebut melalui pendanaan dan perdagangan.

Polda Riau melalui pengembangan perkara TPPU berupaya memutus mata rantai kejahatan tersebut dari sisi ekonomi.

Sebab, selama keuntungan finansial masih menjadi daya tarik, praktik perburuan dan perdagangan satwa liar berpotensi terus berulang. Karena itu, penelusuran aset dan aliran uang menjadi langkah strategis untuk menekan kemampuan jaringan kejahatan dalam menjalankan aktivitas ilegalnya.

Dengan dinyatakannya berkas perkara TPPU perdagangan gading gajah ini lengkap, penanganan kasus tersebut segera memasuki tahap persidangan.

"Langkah Polda Riau ini menjadi penegasan bahwa pemberantasan kejahatan terhadap satwa dilindungi tidak cukup hanya dengan menangkap pemburu dan pedagang. Pihak yang diduga menjadi penyandang dana, pengendali jaringan, hingga penerima keuntungan juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.