Tak Ada Ampun, Polisi Lalai dalam Kasus Kematian Rifka Fani Bakal Ditindak Tegas

Kabid-humas-polda-Kabid-Propam.jpg
(kiri-kanan) Kabid Humas Polda Kombes Akmadi dan Kabid Propam Kombes Harissandi saat rilis di Mapolda Riau, Selasa, 17 November 2026 (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PELALAWAN - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Riau menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur maupun kelalaian yang dilakukan personel kepolisian dalam penanganan kasus narkotika di Kabupaten Pelalawan yang berujung pada meninggalnya Rifka Fani.

Penegasan tersebut disampaikan Kabid Propam Polda Riau, Kombes Pol Harissandi, dalam konferensi pers terkait peristiwa meninggalnya Rifka Fani saat berlangsungnya proses penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika yang melibatkan Suhendri Ginting.

Harissandi mengatakan, pihaknya telah mengambil alih pemeriksaan terhadap personel yang terlibat dalam proses penangkapan maupun penyidikan kasus tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tindakan anggota di lapangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya menyangkut tindakan personel ketika melakukan penangkapan, tetapi juga bagaimana anggota menjalankan tugas dan tanggung jawab selama proses penanganan perkara berlangsung.

Ia menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai aturan, anggota bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur dan kelalaian anggota di lapangan, akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri," tegas Harissandi, Selasa, 17 November 2026.


Dalam konferensi pers tersebut, polisi juga memperlihatkan sejumlah dokumen kepada awak media sebagai bagian dari keterangan dan penjelasan mengenai peristiwa yang sedang ditangani.

Dokumen pertama yang ditunjukkan adalah surat pernyataan penolakan autopsi dari pihak keluarga. Dokumen ini berkaitan dengan keputusan keluarga terhadap proses pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Selain itu, polisi turut memperlihatkan hasil Visum et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Bandar Sei Kijang. Hasil pemeriksaan medis tersebut menjadi salah satu dokumen yang ditampilkan dalam konferensi pers.

Tidak hanya dokumen terkait korban, polisi juga menunjukkan surat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekanbaru yang menerangkan status Suhenderi Ginting sebagai residivis dalam perkara narkotika.

Surat tersebut diperlihatkan untuk menjelaskan riwayat hukum Suhenderi yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam kasus narkoba.

Selanjutnya, polisi juga memperlihatkan sejumlah foto barang bukti yang ditemukan di dalam kendaraan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara narkotika yang melibatkan Suhenderi.

Penampilan sejumlah dokumen tersebut menjadi bagian dari penjelasan kepolisian kepada publik mengenai sejumlah aspek dalam peristiwa tersebut.

Meski demikian, pemeriksaan terhadap personel kepolisian tetap menjadi perhatian utama Bidpropam Polda Riau. Sebab, selain mengungkap perkara narkotika yang sedang ditangani, institusi kepolisian juga harus memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas anggotanya.

"Setiap anggota Polri memiliki kewajiban menjalankan tugas secara profesional, sesuai prosedur, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan di lapangan. Jika ada diluar itu akan ditindak tegas," tutup Harissandi.