Bidan desa di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Christina Simamora minta keadilan di Polda Riau. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Seorang bidan desa di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Christina Simamora, kembali mencari keadilan dengan mendatangi Polda Riau.
Ia mengadukan penanganan laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkannya sejak November 2024, namun hingga November 2026 belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkannya.
Christina mengaku kecewa lantaran laporan yang telah disertai dokumen dan keterangan sejumlah saksi tersebut masih berada pada tahap penyelidikan di Polres Rokan Hilir.
Padahal, menurutnya, berbagai petunjuk dan permintaan penyidik telah dipenuhi, termasuk menghadirkan tujuh orang saksi untuk memberikan keterangan.
"Saya masyarakat dari Rohil, datang ke Polda Riau karena perkara saya sudah dua tahun lebih di Polres Rokan Hilir tidak ada tindak lanjutnya. Jadi saya mencari keadilan di Polda Riau," ujar Christina saat dijumpai di Mapolda Riau, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, laporan dugaan pemalsuan surat tersebut pertama kali dibuat pada 17 November 2024 di Polda Riau. Selanjutnya, laporan itu didisposisikan ke Polres Rokan Hilir pada 13 Desember 2024 untuk ditindaklanjuti.
Selama proses penanganan perkara, Christina mengaku telah mengikuti seluruh arahan penyidik. Dokumen-dokumen yang diminta sudah diserahkan, sementara tujuh orang saksi juga telah dihadirkan untuk memberikan keterangan.
Bahkan, kata dia, terdapat saksi yang sudah dua kali dimintai keterangan dengan substansi penjelasan yang sama. Saksi tersebut menerangkan bahwa benar telah menjual objek tanah kepada Christina ketika masih berstatus sebagai suami istri dengan pihak yang kini bersengketa dengannya.
Namun, ketika menanyakan perkembangan laporannya kepada penyidik, Christina justru mendapatkan jawaban bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
"Saya menanyakan kepada penyidik, sudah sejauh mana perkembangan ini? Ternyata masih tahap penyelidikan. Saya tanya, sekarang sudah dua tahun masih tahap penyelidikan. Bagaimana tindak lanjutnya? Mereka tidak ada jawaban," ungkapnya.
Merasa tidak mendapatkan kepastian, Christina kemudian menempuh jalur pengaduan ke Polda Riau melalui Bidang Propam. Ia juga membuat laporan melalui kanal pengaduan Mabes Polri menggunakan barcode.
Pengaduan tersebut kemudian dilimpahkan ke Propam Polda Riau dan diteruskan ke bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik).
Christina menyebutkan, Wassidik telah melakukan gelar perkara yang dihadiri sekitar 10 orang penyidik serta dirinya sebagai pelapor.
Dalam gelar perkara tersebut, ia mengaku mendapat informasi bahwa ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkaranya.
"Ada ditemukan pelanggaran, Bu. Pelanggaran kode etik," ujar Christina menirukan penjelasan yang diterimanya dari pihak Wassidik.
Meski demikian, Christina mengaku belum mengetahui adanya tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut ketika kembali menanyakannya kepada Propam.
Pada 21 Oktober 2026, seorang anggota Polda Riau dari unit Paminal menghubunginya terkait pengaduan yang sedang ditanganinya. Christina kemudian diminta datang untuk memberikan keterangan.
"Saya datang dan sudah diinterogasi, BAP. Namun sampai sekarang pun belum ada tindak lanjut. Saya follow up kembali, 'Pak, sudah bagaimana?' Dijawab, 'Belum, Bu'. Sampai sekarang juga belum," tuturnya.
Mengaku Dapat Tekanan Jelang Mediasi
Pada 22 Oktober 2026, Christina bersama pihak Wassidik mengaku telah menemui Direktur di Polda Riau untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya. Dalam pertemuan tersebut, menurut Christina, pimpinan yang ditemuinya memberikan perhatian terhadap perkara itu dan menghubungi pihak Polres Rokan Hilir.
Arahan yang diterimanya, Polres diminta melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, penanganan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran akan diserahkan kepada Propam.
Christina kemudian berkomunikasi dengan Polres Rokan Hilir untuk menanyakan jadwal pelaksanaan mediasi. Mediasi tersebut direncanakan berlangsung pada 13 November 2026.
Namun, sehari sebelum jadwal mediasi, tepatnya 12 November 2026, Christina mengaku dihubungi Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir yang baru, AKP Christopher, untuk datang dan membicarakan sesuatu.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri KBO dan Kanit Reskrim tersebut, Christina mengaku mendapat arahan agar tidak membicarakan persoalan aset, harta bersama, maupun asal-usul kepemilikan tanah ketika mediasi berlangsung.
"Bu, nanti di saat mediasi besok, kita hanya membicarakan tentang anak, bagaimana biaya anak. Ibu jangan menekan, jangan menceritakan tentang aset, tentang harta bersama dan asal-usulnya. Itu kami tekankan, Ibu jangan menceritakan itu," kata Christina.
Baca Juga
Arahan tersebut membuat Christina mempertanyakan tujuan mediasi yang akan dilaksanakan. Sebab, menurutnya, persoalan harta bersama dan asal-usul aset justru menjadi bagian penting dari perkara yang dilaporkannya.
Ia menilai pembatasan pembicaraan tersebut tidak sejalan dengan tujuan mediasi yang semestinya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan persoalan secara terbuka.
"Jadi menceritakan apa? Ini kan semua terkait. Sepengetahuan saya, mediasi itu tidak merugikan salah satu pihak. Apa pun perkara, akan lebih indah memang dengan namanya mediasi. Tapi itu tidak saya dapatkan. Justru intimidasi yang saya dapatkan," tegasnya.
Christina juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami proses hukum lain yang menurutnya merupakan bentuk kriminalisasi ketika persoalan harta bersama tersebut masih bergulir melalui jalur perdata.
Ia mengaku pernah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencurian terhadap aset yang diklaimnya sebagai harta bersama. Padahal, menurut Christina, objek tersebut masih menjadi bagian dari gugatan perdata yang berjalan.
"Mereka merekayasa kasusnya. Saya terlebih dahulu dijadikan tersangka. Saya dituduh mencuri di harta sendiri, harta yang menjadi objek gugatan perdata. Jadi ini perdata berjalan, mereka ujug-ujug menjadikan saya tersangka," ungkapnya.
Christina mengaku sempat mempertanyakan alasan dirinya ditetapkan sebagai tersangka ketika proses perdata masih berlangsung.
Ia juga mengingat jawaban seorang Kasat yang menurutnya pernah menyampaikan bahwa apabila dirinya kalah dalam perkara perdata, persoalan pidana akan berlanjut.
"Nanti kalau Ibu kalah di perdata, Ibu akan sama kami," ujar Christina menirukan pernyataan yang diterimanya.
Namun, Christina mempertanyakan pemahaman tersebut karena menurutnya sengketa harta bersama atau gono-gini tidak semata-mata berbicara mengenai menang atau kalah, melainkan pembagian hak masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Atas pengalaman tersebut, Christina menilai mediasi yang direncanakan tidak memberikan ruang penyelesaian yang adil baginya.
"Kalau begini, ini bukan mediasi namanya. Ini intimidasi. Untuk apa saya datang tanggal 13?" pungkasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Christina, Mirwansyah, mengatakan pihaknya dari Tim Advokat Pejuang Keadilan (TAPAK) Riau telah berkoordinasi secara intensif sejak menerima kuasa dari Christina.
Menurut Mirwansyah, penanganan perkara tersebut kini telah diambil alih Polda Riau dan ditangani oleh Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
"Alhamdulillah, semenjak TAPAK Riau mendapatkan kuasa dari Bu Kristin, kami berkoordinasi secara intensif dan perkara ini sudah diambil alih oleh Polda Riau. Hari ini sudah ditangani oleh Subdit II Krimum Polda Riau," kata Mirwansyah.
Ia menyebut pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kabag Wassidik Polda Riau untuk membicarakan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Mirwansyah menilai laporan yang dibuat sejak 2024 itu seharusnya mendapatkan kepastian hukum karena menurutnya bukti-bukti terkait dugaan pemalsuan surat telah tersedia.
Ia menjelaskan, objek yang dipersoalkan merupakan tanah yang diklaim sebagai harta bersama atau gono-gini, yang menurut kliennya telah dibeli sejak 2012.
Bukti kepemilikan yang dimaksud, kata dia, di antaranya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), termasuk dokumen pembelian tanah dari orang tua maupun pihak lainnya.
"Perkara ini sudah sejak tahun 2024. Bukti-buktinya terkait dugaan pemalsuan ini jelas, bahwa ini adalah objek gono-gini yang dibeli oleh pelapor, klien kami, sejak 2012. Ada bukti SKGR-nya, pembeliannya, ada yang dibeli dengan orang tuanya dan ada yang dibeli dengan pihak lain," jelasnya.
Mirwansyah juga mempertanyakan munculnya tuduhan pencurian terhadap Christina atas objek yang menurut kliennya merupakan aset milik sendiri dan masih berkaitan dengan sengketa harta bersama.
"Oke, tiba-tiba klien kita ditangkap katanya melakukan pencurian. Ini kan hartanya sendiri, sawitnya sendiri," ujarnya.
Lebih lanjut, Mirwansyah menjelaskan bahwa dugaan pemalsuan yang dilaporkan kliennya bukan semata-mata berkaitan dengan tanda tangan atau bentuk fisik surat.
Ia menyebut persoalan tersebut sebagai dugaan pemalsuan intelektual, yakni dugaan pemalsuan terhadap isi atau keterangan dalam dokumen yang berkaitan dengan status kepemilikan aset.
Menurutnya, objek yang diklaim sebagai harta bersama diduga diubah statusnya menjadi hibah.
"Ini adalah pemalsuan intelektual. Artinya, bukan tanda tangannya, bukan suratnya yang palsu, tapi isinya yang palsu. Karena memalsukan objek gono-gini menjadi hibah," ungkap Mirwansyah.
Ia juga menyebut dokumen hibah yang dipersoalkan tersebut pernah diterbitkan, kemudian dibatalkan kembali.
Bagi Mirwansyah, rangkaian dokumen dan keterangan saksi yang telah disampaikan seharusnya menjadi bahan bagi penyidik untuk segera menentukan arah penanganan perkara.
Namun, hingga November 2026, pihaknya menilai perkara tersebut belum menunjukkan kemajuan berarti karena masih berada pada tahap penyelidikan.
Atas kondisi tersebut, Mirwansyah meminta Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat, memberikan perhatian khusus terhadap laporan Christina.
Ia juga menyinggung slogan Polri Bersama Masyarakat dan mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan serta perlindungan hukum apabila laporan yang disampaikan tidak kunjung mendapatkan kepastian.
Mirwansyah mengungkapkan, kliennya bahkan telah beberapa kali berupaya bertemu Kapolda Riau untuk menyampaikan langsung persoalan yang dialaminya.
"Maka kami minta kepada Bapak Kapolda Riau yang baru, apalagi slogan Bapak Kapolri yang sekarang, 'Polri Bersama Masyarakat'. Masyarakat yang mana, Bapak Kapolri?" ujarnya.
Ia mengatakan Christina telah lima kali berupaya menemui Kapolda Riau dan kembali berusaha pada kesempatan keenam untuk mengadukan persoalan dugaan ketidakadilan serta kriminalisasi yang menurutnya dialami kliennya.
Namun, hingga saat ini, menurut Mirwansyah, pertemuan tersebut belum terlaksana.
Selain meminta perhatian Kapolda, Mirwansyah berharap pengambilalihan perkara dari Polres Rokan Hilir ke Polda Riau dapat mempercepat proses hukum.
Ia menilai tidak seharusnya laporan yang telah berjalan sejak 2024 terus berada pada tahap penyelidikan tanpa kepastian perkembangan.
"Harapan kami, setelah ini ditarik oleh Polda, perkara ini bisa naik ke penyidikan. Karena ini masih lidik, Pak. Dari tahun 2024 SP2HP lidik terus sampai sekarang, November 2026 ini," katanya.
Mirwansyah meminta penyidik segera melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti guna meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum, ia meminta penyidik menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka dan melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Maka kami berharap ini segera digelarkan untuk naik ke penyidikan dan kalau sudah cukup bukti, segera tetapkan tersangka, lakukan upaya paksa tangkap dan tahan agar ada keadilan bagi korban," tegasnya.
Di akhir keterangannya, Mirwansyah menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal laporan tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun tanpa memandang kedudukan maupun jabatan.
"TAPAK Riau pada intinya tegas ingin menyampaikan bahwa hukum tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. *Equality before the law*, tidak ada yang kebal. Mau siapa pun dia kalau memang terbukti, sikat," tutup Mirwansyah.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Akmadi mengaku sudah memberikan atensi terhadap kasus yang terjadi pada Bidan Desa tersebut.
"Sudah kita atensi dan lagi ditindaklanjuti," singkatnya Kamis, 22 Oktober 2026 lalu.
