Pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Posisi politik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dinilai masih rentan meski telah dua tahun menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Minimnya kendaraan politik yang benar-benar loyal serta ketergantungan terhadap kekuatan politik keluarga disebut menjadi tantangan bagi Gibran untuk membangun pengaruh politik secara mandiri.
Pengamat politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menilai kerentanan politik Gibran saat ini terletak pada ketidakseimbangan antara kekuasaan formal yang dimiliki dengan kekuatan politik mandiri.
Menurutnya, jabatan wakil presiden memang memberikan Gibran otoritas konstitusional. Namun, posisi tersebut tidak serta-merta menjamin loyalitas partai politik maupun dukungan politik di parlemen.
"Jabatan Wakil Presiden memang memberinya otoritas konstitusional, tetapi tidak otomatis menjamin loyalitas partai politik maupun dukungan parlemen," ujar Agung, Jumat 13 November 2026.
Ia menjelaskan, partai-partai politik yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 pada dasarnya memiliki kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.
Baca Juga
Menurutnya, dukungan yang diberikan saat kontestasi elektoral tidak selalu mencerminkan loyalitas personal terhadap Gibran.
Di sisi lain, Agung melihat ketergantungan Gibran terhadap modal politik keluarga, khususnya pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa popularitas dan jaringan personal yang dimilikinya belum sepenuhnya berkembang menjadi kekuatan politik yang mapan secara institusional.
Dalam perspektif ilmu politik, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan party institutionalization atau pelembagaan partai politik serta political patronage atau hubungan patronase politik.
Menurut Agung, tantangan terbesar Gibran bukan hanya mempertahankan popularitas, tetapi juga membangun basis organisasi, memperkuat jaringan elite, serta memperoleh dukungan politik yang tidak bergantung pada figur maupun kekuatan keluarga.
"Tantangan Gibran bukan sekadar mempertahankan popularitas, melainkan membangun basis organisasi, jaringan elite, dan dukungan politik yang independen," jelasnya.
Agung menegaskan, dalam dinamika politik nasional, jabatan memang dapat memberikan kekuasaan formal. Namun, keberlangsungan dan daya tahan kekuasaan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun institusi serta menjaga loyalitas politik.
"Sebab, dalam politik, jabatan dapat memberikan kekuasaan, tetapi institusi dan loyalitas politiklah yang menentukan daya tahan kekuasaan tersebut," pungkasnya.
