Ilustrasi twin towers (AI Gemini)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membangun gedung menara kembar atau twin towers untuk perkantoran aparatur sipil negara (ASN) menuai sejumlah catatan dari kalangan akademisi.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah diminta memastikan proyek tersebut benar-benar mendesak dan tidak mengesampingkan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau (UIR), Profesor Rendi Prayuda, menilai rencana pembangunan twin towers pada dasarnya dapat diapresiasi sebagai upaya meningkatkan fasilitas pemerintahan sekaligus mendukung kualitas pelayanan publik.
Namun, menurutnya, rencana pembangunan berskala besar tersebut harus melalui kajian yang matang, terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang saat ini dibutuhkan masyarakat.
"Pertama, perlu dilihat apakah rencana pembangunan menara kembar ini sudah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJPD Provinsi Riau 2025-2045, RPJMD 2025-2030, maupun RKPD," ujarnya, Selasa 10 November 2026.
Rendi menegaskan, kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah menjadi salah satu landasan penting untuk menentukan kelayakan suatu program pembangunan.
Selain itu, proses perencanaan juga harus melibatkan persetujuan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Dukungan DPRD dinilai penting agar kebijakan pembangunan tersebut memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang kuat.
Ia juga meminta Pemprov Riau menjelaskan secara konkret manfaat pembangunan gedung tersebut terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Catatan berikutnya menyangkut manfaat pembangunan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemprov Riau harus mampu menjelaskan sejauh mana keberadaan gedung baru itu dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Baca Juga
Selain persoalan urgensi, Rendi turut menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah pada 2027, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Salah satu ketentuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pengaturan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menata belanja rutin agar komposisi anggaran lebih sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Artinya, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama dalam perencanaan dan penganggaran. Pemprov Riau perlu menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas serta menyelaraskannya dengan program strategis nasional dan program pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.
Menurut Rendi, pembenahan tata kelola keuangan daerah seharusnya menjadi perhatian utama sebelum pemerintah merealisasikan proyek pembangunan berskala besar.
Terlebih, kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah.
Karena itu, Pemprov Riau dinilai perlu terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
"Pemprov Riau juga masih perlu berupaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia," sarannya.
Rendi menegaskan, catatan tersebut bukan berarti pembangunan twin towers tidak penting bagi Pemprov Riau. Namun, pemerintah harus mampu menyeimbangkan rencana pembangunan gedung perkantoran dengan kebutuhan masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, urusan sosial hingga ketertiban umum masih membutuhkan perhatian serius dan dukungan anggaran yang memadai.
Ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur pemerintahan tidak sampai menggeser alokasi anggaran untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Program menara kembar ini memang penting. Di sisi lain, masih ada urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Itu juga merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemprov Riau," tutupnya.
