Mengetuk Pintu Gedung Dewan

Oleh: Ilham Muhammad Yasir, Pemimpin Redaksi Riau Online

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ada surat-surat yang selesai dibaca setelah sampai kepada penerimanya. Tetapi ada pula surat yang meninggalkan persoalan jauh lebih panjang daripada usia orang yang menuliskannya.

Surat Marhaban kepada perusahaan adalah salah satunya.

Pada 17 Juni 2025, ketika kondisi kesehatannya terus menurun, ia menulis keberatan atas penghentian pembayaran upah 25 persen pada bulan ke-13 dan ke-14 masa sakit. Surat itu ditujukan kepada HR Manager dan ditembuskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Ia meminta pembayaran yang menurutnya masih menjadi haknya. Nilainya Rp920.000 setiap bulan, berdasarkan gaji pokok Rp3.680.000.

Ketika itu, mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari surat-surat tersebut akan menjadi bagian dari perjuangan yang diteruskan oleh istri dan kedua anaknya.

Marhaban meninggal dunia pada 14 Maret 2026 di Pekanbaru. Ia dimakamkan di kampung halamannya Harjosari di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepergiannya meninggalkan duka. Tetapi selain duka, ada sesuatu yang belum selesai: hak-hak yang semasa hidup ia perjuangkan.

Bagi Noprianti, persoalan itu bukan lagi sekadar urusan administrasi perusahaan atau perbedaan pendapat mengenai alasan PHK. Ada masa kerja panjang yang telah dijalani suaminya, ada hak yang belum dibayarkan, dan ada dua anak perempuan yang masih membutuhkan masa depan.

Yang menyedihkan ketika almarhum meninggal, tidak ada satu pun dari pihak perusahaan kata Noprianti yang menyampaikan ucapan belasungkawa apalagi ada yang datang sekedar menjenguk. Dulu ketika almarhum masih sehat, ia seperti menjadi salah satu karyawan yang selalu diandalkan. “Selain disiplin, almarhum tipe nya pekerja keras dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya,” kenang Noprianti.

Ketika di PHK dalam kondisi sakit. Bekerja 14 tahun kata Noprianti seperti tidak ada penghargaan ketika meninggal. Kata Noprianti seperti dicari-cari kesalahannya, biar perusahaan tak perlu lagi mengeluarkan uang pesangonnya. Padahal, uang pesangon itu haknya karyawan, yang disisihkan dan dipotongkan dari gajinya almarhum setiap bulan. “Seperti orang yang dibuang, dan punya kesalahan besar yang tak termaafkan,” ujar Noprianti.

Pengaduan Berpindah Tangan

Sebelum meninggal dunia, Marhaban telah mengadukan persoalan PHK kepada Disnakertrans Provinsi Riau. Ia mempermasalahkan alasan mangkir yang digunakan perusahaan, penghentian upah selama sakit, dan tidak dibayarkannya pesangon.

LBH ICMI Wilayah Riau kemudian mendampingi perjuangan tersebut. Setelah Marhaban meninggal, persoalan itu tidak serta-merta dihentikan. Keluarga berupaya melanjutkan pengaduan melalui pendampingan hukum.

Pada 21 April 2026, Disnakertrans Provinsi Riau mengirimkan surat pemanggilan kepada ahli waris untuk hadir pada 23 April 2026. Pertemuan itu mempertemukan keluarga dengan pihak PT Panca Mulia Mixindo Abadi yang diwakili HR Manager dan kuasa hukum perusahaan.

Menurut keterangan keluarga dan LBH ICMI, dalam pertemuan tersebut perusahaan bersedia membayarkan 25 persen dari gaji pokok Marhaban yang belum dibayarkan selama dua bulan. Namun, perusahaan tetap mempertahankan pendirian bahwa PHK telah dilakukan karena Marhaban dianggap mangkir dan tidak berhak memperoleh pesangon.

Perusahaan juga mempersilakan keluarga menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai pokok persoalan.

Di sinilah keluarga kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa perjuangan memperoleh hak almarhum tidak mudah. Orang yang dahulu menjadi pihak langsung dalam perselisihan telah meninggal. Sementara persoalan yang ditinggalkannya masih memerlukan jawaban.

Mengetuk Pintu Dewan

Pada 22 Mei 2026, LBH ICMI Wilayah Riau menyampaikan surat pengaduan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau cq. Ketua Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Surat itu menjadi upaya lain agar persoalan Marhaban memperoleh perhatian dan pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat.

Komisi V sempat menjadwalkan pertemuan pada 20 Agustus 2026. Namun, agenda tersebut tertunda karena tim LBH ICMI sedang mendampingi sembilan warga Rupat Utara dalam perkara dugaan penganiayaan yang ditangani di Polres Bengkalis.

Pada Ahad, 8 November 2026, Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Akhirnya berhasil juga mengetuk pintu dewan rakyat. Keluarga Marhaban hadir bersama LBH ICMI, Disnakertrans Provinsi Riau, dan perwakilan perusahaan.

Rapat yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRD Riau, H. Indra Gunawan, didampingi anggota Komisi V, Syafarudin Iput dan Agus Triansyah.

Bagi keluarga, kehadiran dalam ruang rapat tersebut bukan sekadar memenuhi undangan. Itu adalah kesempatan untuk menyampaikan kembali apa yang dahulu diperjuangkan Marhaban sendiri.

LBH ICMI Wilayah Riau, sudah memaparkan dugaan pelanggaran prosedur PHK, penghentian pembayaran upah selama sakit, tidak dibayarkannya pesangon, dan persoalan pembayaran lembur.

LBH juga menekankan bahwa perusahaan telah mengetahui kondisi kesehatan Marhaban ketika menerbitkan panggilan pertama dan kedua. Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan dalam forum, perwakilan perusahaan pernah menjenguk almarhum di rumah sakit.

Mantan HR Manager PT Panca Mulia Mixindo Abadi, Ir. Zafroellah Mayanoellah, turut memberikan keterangan. Ia menyampaikan bahwa semasa masih bekerja di perusahaan, dirinya telah mengingatkan agar hak pesangon Marhaban dibayarkan sesuai ketentuan.

Keterangan tersebut menjadi bagian penting dari informasi yang disampaikan dalam RDP. Sebab, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pandangan keluarga dan pendamping hukum, tetapi juga menyangkut keterangan seseorang yang pernah berada di lingkungan internal perusahaan.

Masih Dipersoalkan

Dalam forum tersebut, LBH ICMI kembali menyoroti dua persoalan utama. Pertama, prosedur PHK yang menggunakan alasan mangkir, meskipun terdapat komunikasi keluarga, pemberitahuan kondisi sakit, dan surat penjelasan tertulis dari Marhaban.

Kedua, penghentian pembayaran upah sebesar 25 persen pada bulan ke-13 dan ke-14 masa sakit. Berdasarkan gaji pokok Rp3.680.000, nilai yang dipersoalkan mencapai Rp920.000 setiap bulan.

Selain itu, terdapat pula persoalan pembayaran lembur yang menurut keterangan keluarga dan LBH ICMI belum sesuai ketentuan. Marhaban disebut hanya menerima Rp50.000 untuk pekerjaan lembur, kemudian dipotong uang makan Rp20.000.

Semua persoalan itu memerlukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan yang terbuka.

Dalam konteks hukum, Pasal 55 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur hak pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan setelah melampaui 12 bulan, yaitu dua kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Dengan masa kerja yang diakui perusahaan selama 14 tahun 5 bulan 22 hari dan upah pokok Rp3.680.000, simulasi hak pokok Marhaban mencapai Rp84.640.000, belum termasuk uang penggantian hak dan kemungkinan tunggakan lainnya.

Angka tersebut tentu masih memerlukan pemeriksaan berdasarkan seluruh dokumen dan ketentuan yang berlaku. Tetapi satu hal yang tidak boleh diabaikan: meninggalnya pekerja tidak dengan sendirinya menghapus hak yang telah timbul semasa hubungan kerja.

Disnaker Berjanji Menindaklanjuti

Dalam RDP tersebut, Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Roni Rakhmat, menjelaskan bahwa pengaduan Marhaban telah diterima cukup lama. Ia menyebut pihaknya pernah memfasilitasi pertemuan keluarga dan perusahaan pada 23 April 2026, tetapi belum menghasilkan kesepakatan.

Meski demikian, Roni menyatakan akan memberikan perhatian terhadap penyelesaian pengaduan tersebut. Ia meminta keluarga melalui LBH ICMI kembali berdiskusi dengan Disnaker pada Senin berikutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa karena pengaduan berada dalam ranah pengawasan, apabila diperlukan tindak lanjut ke tahapan berikutnya, Disnaker akan memprosesnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Riau, H. Indra Gunawan, mendorong agar persoalan tersebut kembali dibicarakan bersama pimpinan perusahaan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia bahkan menitipkan pesan kepada perwakilan perusahaan agar persoalan itu kembali didudukkan bersama pimpinan Panca Beton.

Pihak perusahaan melalui HR Manager Rizka Yulia LY menyampaikan bahwa perusahaan pada prinsipnya terbuka untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun, ia juga menyebut bahwa pihak keluarga belum pernah menyampaikan keinginan penyelesaian kepada perusahaan.

Pernyataan masing-masing pihak tersebut menunjukkan bahwa ruang komunikasi masih terbuka. Tetapi komunikasi saja tentu belum cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana persoalan hak-hak Marhaban diperiksa dan memperoleh penyelesaian yang jelas.

Seorang Ayah yang Tidak Lagi Bisa Pulang

Penulis kembali teringat gambaran Marhaban ketika diwawancarai pada Juli 2025. Tubuhnya lemah. Bekas tindakan medis terlihat pada bagian leher, dada, dan lengannya. Di tengah kondisi itu, ia masih memikirkan angsuran rumah dan biaya pendidikan anak-anaknya.

Ia pernah menyampaikan bahwa dirinya masih mempunyai tanggungan. Kalimat itu sederhana, tetapi memperlihatkan betapa berat beban yang harus dipikul seseorang ketika sakit datang sementara kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti.

Sekarang, Marhaban sudah tidak ada lagi.

Tidak ada lagi ayah yang menunggu jadwal cuci darah setiap Rabu dan Sabtu. Tidak ada lagi pekerja yang menulis surat keberatan dengan tangannya sendiri. Tidak ada lagi seseorang yang datang ke kantor untuk menjelaskan mengapa ia tidak dapat memenuhi panggilan perusahaan.

Yang ada hanyalah Noprianti dan dua anak perempuan yang harus meneruskan kehidupan.

Kita dapat membayangkan betapa tidak mudah bagi seorang istri untuk menjalani hari-hari setelah kehilangan suami, sementara pada saat yang sama ia harus mengurus anak-anak dan melanjutkan persoalan yang dahulu diperjuangkan bersama.

Di sinilah persoalan Marhaban melampaui angka pesangon.

Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar tentang tanggung jawab, perlindungan pekerja, dan keberpihakan hukum kepada mereka yang berada dalam posisi lemah.

Perusahaan tentu mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur hubungan kerja. Namun, hak tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban. Pemerintah memiliki kewenangan pengawasan. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, keluarga tidak seharusnya dibiarkan berjalan sendiri setelah kehilangan orang yang menjadi sandaran hidup mereka.

Hak yang Tidak Ikut Dikuburkan

Empat belas tahun, lima bulan, dua puluh dua hari adalah perjalanan panjang. Ada tenaga yang diberikan, waktu yang dihabiskan, dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah tercatat dalam dokumen perusahaan.

Marhaban telah pergi. Tetapi hak yang lahir dari hubungan kerja selama ia masih hidup tidak semestinya ikut terkubur bersamanya.

Bagi Noprianti dan kedua anaknya, perjuangan ini mungkin bukan perkara yang mereka pilih. Mereka hanya meneruskan apa yang dahulu diperjuangkan seorang ayah.

Mereka tidak meminta sesuatu yang bukan haknya. Mereka hanya ingin ada kepastian bahwa pengabdian Marhaban dihitung dan dihormati sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia yang bermartabat.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan hanya berapa rupiah yang harus dibayarkan perusahaan. Ada pertanyaan yang lebih dalam: apakah nilai pengabdian seorang pekerja baru terlihat ketika ia mampu bekerja, lalu menghilang ketika ia jatuh sakit dan dilupakan?

Jika seorang pekerja telah memberikan lebih dari empat belas tahun hidupnya, kemudian meninggal dunia dengan hak yang belum terselesaikan, bukankah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan keluarganya tidak kehilangan harapan?

Marhaban telah pergi. Surat-suratnya masih tersimpan. Perjuangan keluarganya masih berjalan.

Semoga surat yang ditinggalkannya tidak hanya menjadi arsip dalam sebuah perkara, tetapi menjadi pengingat bahwa di balik setiap hubungan kerja terdapat manusia, keluarga, dan hak yang harus dihormati harkat martabat kemanusiaannya. Semoga.