Empat Belas Tahun Mengabdi (1): Ketika Marhaban Pergi, Haknya Belum Kembali

Oleh Ilham Muhammad Yasir*, Pemred RiauOnline

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dari ruang perawatan rumah sakit, surat panggilan perusahaan, hingga ruang rapat DPRD. Marhaban telah pergi, tetapi perjuangan atas hak-haknya masih harus diteruskan oleh istri dan kedua anaknya.

Sebuah Kenangan

Juli 2025. Sebuah pemberitaan tentang seorang pekerja yang di-PHK ketika sedang sakit berat menarik perhatian publik. Namanya Marhaban. Ia bukan pejabat, bukan pula orang yang memiliki kuasa untuk berhadapan dengan perusahaan besar. Ia hanya seorang pekerja yang telah mengabdikan sebagian besar masa produktifnya di sebuah perusahaan konstruksi di Pekanbaru, PT Panca Mulia Mixindo Abadi, yang lebih dikenal dengan Panca Beton.

Berita itu menyebar di sejumlah media. Judulnya beragam, tetapi persoalannya sama: seorang pekerja yang telah bekerja hampir empat belas tahun harus menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon ketika kedua ginjalnya tidak lagi berfungsi normal.

Ketika itu, Marhaban masih berusia sekitar 47 tahun. Ia tinggal bersama istri dan dua anak perempuannya yang masih kecil. Di tengah kondisi kesehatan yang terus menurun, ia harus menjalani cuci darah dua kali seminggu. Ada hari-hari yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan menghidupi keluarga, tetapi justru dihabiskan di rumah sakit.

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan pada Juli 2025, ia pernah mengungkapkan perjalanan panjangnya di perusahaan.

"Saya bekerja di sini sejak masih muda lagi, saat masih mahasiswa sebagai pekerja lepas. Hingga kemudian diangkat jadi karyawan," ujarnya.

Kalimat sederhana itu menyimpan perjalanan yang tidak pendek. Dari seorang pekerja lepas hingga menjadi karyawan dengan jabatan terakhir sebagai pengawas lapangan. Masa kerja yang kemudian diakui perusahaan dalam surat keputusan PHK mencapai 14 tahun 5 bulan 22 hari.

Namun, ada sesuatu yang terasa getir dari perjalanan tersebut. Empat belas tahun lebih pengabdian seolah tidak cukup untuk membuat seorang pekerja memperoleh kepastian hak ketika tubuhnya tidak lagi mampu bekerja seperti dahulu.

Tubuh Mulai Menyerah

Penulis mencoba menelusuri kembali dokumen dan pemberitaan tentang Marhaban. Dari sana, terlihat bahwa persoalan ini tidak bermula pada saat surat PHK diterbitkan. Ada perjalanan sakit, pengobatan, komunikasi dengan perusahaan, hingga pertanyaan mengenai hak-hak yang tidak lagi dibayarkan.

Marhaban mengalami penyakit ginjal berat dan komplikasi lainnya. Ia harus menjalani hemodialisis atau cuci darah dua kali setiap minggu, setiap Rabu dan Sabtu. Sebuah rutinitas yang tidak sederhana bagi seseorang yang masih memiliki tanggungan keluarga.

Bayangkan, dua kali dalam seminggu seseorang harus datang ke rumah sakit, menjalani prosedur medis, menghadapi rasa lelah setelah pengobatan, lalu kembali memikirkan bagaimana keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada masa sakit itu, perusahaan sempat membayarkan upah secara bertahap. Empat bulan pertama sebesar 100 persen, empat bulan berikutnya 75 persen, dan empat bulan selanjutnya 50 persen. Namun, ketika memasuki bulan ke-13 dan ke-14, pembayaran sebesar 25 persen tidak lagi diterima Marhaban.

Dengan gaji pokok Rp3.680.000 per bulan, nilai 25 persen yang dipersoalkan adalah Rp920.000 setiap bulan.

Mungkin bagi sebagian orang angka itu terlihat kecil. Tetapi bagi keluarga yang hanya mengandalkan penghasilan seorang ayah, Rp920.000 bisa berarti biaya makan, kebutuhan sekolah, atau ongkos berobat.

Pada 17 Juni 2025, Marhaban menulis surat keberatan kepada HR Manager perusahaan. Ia meminta agar pembayaran upah 25 persen yang menurutnya masih menjadi haknya tetap diberikan. Surat itu juga ditembuskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui bagian pengawasan.

Di sinilah perjuangan Marhaban mulai menemukan bentuknya. Ia tidak hanya berusaha mempertahankan hubungan kerja, tetapi juga berusaha memastikan hak normatifnya tidak hilang ketika dirinya sedang sakit.

Surat Panggilan yang “Mematikan”

Tanggal 13 Mei 2025, perusahaan menerbitkan surat panggilan pertama agar Marhaban hadir pada 14 Mei 2025. Pada masa itu, kondisi kesehatannya sedang memburuk.

Keluarga kemudian memberitahukan keadaan tersebut kepada HRD melalui WhatsApp. Foto dokumen medis dari rumah sakit juga dikirimkan. HRD memberikan jawaban singkat, "Baik bu."

Tanggal 16 Mei 2025, perusahaan kembali menerbitkan panggilan kedua untuk kehadiran pada 19 Mei 2025. Istri Marhaban kembali menjelaskan bahwa suaminya sedang dirawat di rumah sakit sejak Rabu malam. Foto kondisi perawatan kembali dikirimkan kepada pihak HRD.

Pada 17 Mei, komunikasi serupa masih berlangsung. Keluarga menjelaskan bahwa mereka masih berada di RS Awal Bros. Bahkan, menurut keterangan keluarga dan pendamping hukum, perwakilan perusahaan sempat datang menjenguk Marhaban ketika dirawat.

Tanggal 19 Mei 2025, Marhaban menulis surat balasan dengan tangannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk memenuhi panggilan perusahaan. Ia juga menerangkan bahwa dirinya harus menjalani pengobatan rutin dan cuci darah dua kali seminggu.

Surat itu menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian peristiwa. Sebab, Marhaban tidak sekadar diam atau menghilang. Ia berusaha memberikan penjelasan, sementara keluarganya terus menjaga komunikasi dengan perusahaan.

Bahkan, pada 21–22 Mei 2025, komunikasi mengenai kemungkinan kehadirannya kembali berlangsung. Marhaban pun kemudian berusaha memenuhi panggilan perusahaan pada 22 Mei 2025. Meskipun harus mendatangi perusahaan dengan tertatih dan dipapah, karena tak kuat lagi untuk berjalan normal. Tetapi persoalan ternyata belum selesai.

Dari Keberatan, Dibalas Surat PHK

Pada 20 Juni 2025, perusahaan menerbitkan surat panggilan terakhir untuk negosiasi bipartit. Surat tersebut memberikan tenggang waktu lima hari kerja sejak diterima.

Namun, pada 23 Juni 2025, perusahaan menerbitkan Surat Keputusan PHK Nomor 003/SK-PHK-PMMA/HRD/VI/2025. Alasan yang digunakan adalah Marhaban dianggap mangkir atau tidak memenuhi panggilan perusahaan tanpa keterangan yang sah.

Yang membuat persoalan ini semakin dipertanyakan adalah isi keputusan tersebut. Perusahaan mengakui masa kerja Marhaban selama 14 tahun 5 bulan 22 hari, tetapi menyatakan tidak ada hak uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja yang diberikan.

Padahal, surat panggilan terakhir tanggal 20 Juni memberikan waktu lima hari kerja sejak diterima. Jika surat diterima pada 20 Juni dan hari kerja dihitung Senin sampai Jumat mulai hari kerja berikutnya, hari kerja kelima jatuh pada 27 Juni 2025. SK PHK justru diterbitkan pada 23 Juni 2025.

Pada tanggal yang sama, istri Marhaban masih berkomunikasi dengan HRD mengenai kemungkinan datang ke kantor.

Tanggal 26 Juni 2025, SK PHK dikirimkan kepada Marhaban melalui POS Indonesia Express.

Di sinilah pertanyaan mulai mengemuka. Apakah alasan mangkir dapat digunakan ketika perusahaan sebelumnya telah menerima pemberitahuan sakit dan penjelasan tertulis? Apakah proses pemanggilan dan tenggang waktu yang diberikan telah dipenuhi? Dan yang paling mendasar, mengapa seorang pekerja dengan masa kerja lebih dari empat belas tahun dinyatakan tidak memperoleh pesangon?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar keberatan biasa dari pihak almarhum. Semuanya membutuhkan pemeriksaan terhadap surat, bukti komunikasi, dokumen medis, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Tidak Boleh Hilang

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sakit berkepanjangan tidak serta-merta menghapus hak seorang pekerja.

Memang, Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memberikan ruang bagi pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan.

Tetapi ketentuan itu tidak berhenti pada kewenangan perusahaan melakukan PHK. Ada konsekuensi yang harus dipenuhi.

Pekerja berhak memperoleh dua kali uang pesangon berdasarkan Pasal 40 ayat (2), satu kali uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 40 ayat (3), serta uang penggantian hak berdasarkan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 juga mewajibkan pengusaha membayar hak-hak akibat PHK yang seharusnya diterima pekerja.

Dengan demikian, hak perusahaan melakukan PHK setelah sakit lebih dari 12 bulan tidak dapat ditafsirkan sebagai hak untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa membayar pesangon.

Berdasarkan masa kerja yang diakui perusahaan dan upah pokok terakhir Rp3.680.000, perhitungan sementara hak pokok Marhaban adalah sebagai berikut: uang pesangon: dua kali sembilan bulan upah, sebesar Rp66.240.000. Uang penghargaan masa kerja: lima bulan upah, sebesar Rp18.400.000.

Jumlah pokok sementara mencapai Rp84.640.000, belum termasuk uang penggantian hak dan kemungkinan kekurangan pembayaran upah selama sakit.

Angka itu bukan angka yang muncul dari keinginan keluarga. Ia dihitung berdasarkan masa kerja yang justru telah dicantumkan perusahaan sendiri dalam SK PHK.

Selain hak pesangon, persoalan pembayaran upah selama sakit juga patut diperiksa berdasarkan Pasal 93 UU Ketenagakerjaan. Begitu pula dugaan pembayaran upah lembur yang selama ini dipersoalkan keluarga. Menurut keterangan yang disampaikan LBH ICMI, Marhaban pernah menerima pembayaran lembur sekitar Rp50.000 yang masih dipotong uang makan Rp20.000.

Padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, almarhum yang memiliki gaji bulanan sebesar Rp 3.680.000 memiliki nilai upah legal sebesar Rp 21.271,67 per jam, sehingga sistem pembayaran lembur borongan sebesar Rp 50.000 sehari—yang bahkan masih dipotong uang makan menjadi Rp 30.000—jelas sangat menyalahi aturan dan merugikan hak almarhum.

Apabila almarhum bekerja lembur pada hari kerja biasa selama tiga jam saja, beliau seharusnya menerima upah lembur sebesar Rp 116.996 per malam karena jam pertama wajib dikalikan 1,5 dan jam-jam berikutnya dikalikan 2 dari upah per jamnya. Terlebih lagi jika lembur tersebut dilakukan pada hari libur resmi atau akhir pekan selama delapan jam kerja, almarhum berhak mendapatkan upah lembur hingga Rp 340.352 per hari dengan indeks pengali dua kali lipat, di mana perusahaan justru diwajibkan oleh undang-undang untuk menyediakan makanan gratis bagi pekerja dan dilarang keras melakukan pemotongan upah dalam bentuk apa pun.

Karena itu, semua itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan, mudah-mudahan didalami ulang oleh Disnakertrans Riau. Sebab, hak pekerja tidak boleh hanya dihitung ketika ia sehat dan produktif, tetapi juga harus dilindungi ketika ia sedang berada dalam kondisi paling rentan.

Perjuangan Belum Selesai

Setelah menerima SK PHK, Marhaban tidak berhenti berusaha. Ia mengadukan persoalan tersebut kepada bagian pengawasan Disnakertrans Provinsi Riau pada Juni 2025. Dalam pemberitaan berikutnya, pengaduan itu juga tercatat pada 18 Juli 2025.

LBH ICMI Wilayah Riau kemudian mendampingi proses perjuangannya. Persoalan yang disampaikan bukan hanya mengenai pesangon, tetapi juga penghentian upah selama sakit dan prosedur PHK yang dinilai bermasalah.

Namun, waktu terus berjalan. Kondisi kesehatan Marhaban tidak kunjung membaik.

Ia masih memiliki tanggungan angsuran rumah. Dua anak perempuannya masih membutuhkan biaya pendidikan. Di tengah kondisi tubuh yang semakin lemah, ia tetap berusaha memperjuangkan hak yang menurutnya belum diberikan.

Bagi Marhaban, perjuangan itu bukan semata-mata tentang uang. Ada pengabdian panjang yang ingin dihargai, ada kewajiban keluarga yang harus dipenuhi, dan ada keyakinan bahwa sakit tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan hak yang telah diperjuangkannya.

Namun, perjuangan itu belum sempat menemukan ujungnya. Pada akhirnya, Marhaban harus meninggalkan sebuah persoalan yang belum selesai. Ia tidak lagi dapat datang sendiri ke kantor perusahaan, tidak dapat lagi menulis surat keberatan dengan tangannya, dan tidak dapat lagi menjelaskan kepada siapa pun bahwa dirinya masih memiliki hak yang belum diterima.

Di rumah, masih ada seorang istri dan dua anak perempuan yang menunggu kepastian.

Mungkin, ketika berita tentang dirinya pertama kali ramai pada Juli 2025, tidak banyak yang membayangkan bahwa kisah seorang pekerja yang sakit dan di-PHK itu kelak akan menjadi perjuangan panjang sebuah keluarga.

Tetapi waktu terus berjalan. Dan di balik surat PHK yang telah diterbitkan, masih ada pertanyaan yang belum memperoleh jawaban.

Marhaban telah mengabdikan empat belas tahun lima bulan dua puluh dua hari hidupnya. Ia hanya ingin haknya dihitung sesuai ketentuan.

Apakah permintaan sesederhana itu terlalu berat untuk dipenuhi? Apakah perusahaan merasa rugi ketika menggunakan tenaganya 14 tahun 5 bulan 22 hari? Hanya Alam alias Herdiyanto yang bisa menjawabnya.(bersambung)