Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PHK Marhaban, pekerja PT Panca Mulia Mixindo Abadi bersama Komisi V DPRD Provinsi Riau, Minggu, 8 November 2026. (Istimewa)
Senin, 9 November 2026 07:40 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) Marhaban, seorang pekerja PT Panca Mulia Mixindo Abadi atau yang lebih dikenal dengan Panca Beton saat menderita sakit berkepanjangan tanpa mendapatkan pesangon.
RDP ini dilaksanakan pada Minggu, 8 November 2026 yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Riau, H. Indra Gunawan, PhD, didampingi anggota Komisi V, Syafarudin Iput dan Agus Triansyah.
Sejumlah pihak yang menghadiri RDP tersebut antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rakhmat, Direktur PT Panca Mulia Mixindo Abadi Herdiyanto alias Alam yang diwakili HR Manager Rizka Yulia LY.
Selain itu juga istri Marhaban, Noprianti yang didampingi Ketua LBH ICMI Wilayah Riau, Advokat Ilham Muhammad Yasir, S.H., LL.M., bersama Advokat Romsani Siregar, S.H., M.H., Advokat Syawaluddin Nainggolan, S.H., Advokat Alkabani Sahrizal, S.H., dan mantan HR Manager perusahaan, Ir. Zafroellah Mayanoellah.
Ketua LBH ICMI Wilayah Riau, Ilham Muhammad Yasir menjelaskan bahwa sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, mulai dari prosedur pemanggilan dan PHK, penghentian pembayaran upah selama sakit, tidak dibayarkannya pesangon, hingga pembayaran upah lembur yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Bahkan, adanya unsur pidana ketenagakerjaan atas tindakan perusahaan tersebut.
Ilham menegaskan bahwa PHK terhadap Marhaban patut dipersoalkan karena perusahaan dinilai tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan almarhum, meskipun sejak awal telah mengetahui penyakit serius yang dideritanya.
"Almarhum harus menjalani cuci darah setiap seminggu dua kali, yaitu di hari Rabu dan Sabtu. Bahkan, saat panggilan pertama, almarhum drop dan harus dirawat inap," ujar Ilham.
Menurut Ilham, komunikasi antara keluarga dan pihak HRD sebenarnya berlangsung intensif. Istri almarhum berulang kali memberitahukan kondisi kesehatan suaminya, termasuk ketika Marhaban tidak dapat memenuhi panggilan pertama dan kedua perusahaan yang diterbitkan pada 13 dan 16 Mei 2025.
Hal itu diperkuat Romsani Siregar yang menyampaikan bahwa pihak perusahaan bahkan sempat menjenguk Marhaban ketika menjalani perawatan di rumah sakit.
"Bahkan, perusahaan melalui HR Manager sempat menjenguk ke rumah sakit saat almarhum dirawat," timpal Romsani.
Mantan HR Manager PT Panca Mulia Mixindo Abadi, Ir. Zafroellah Mayanoellah mengaku, ketika masih bekerja di perusahaan telah memberikan catatan agar hak-hak Marhaban dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca Juga
"Untuk pesangon, saya sudah sampaikan ke perusahaan harus dibayarkan sesuai ketentuan, yaitu dua kali pesangon," papar Zafroellah.
Ia mengaku terkejut ketika kemudian mengetahui Marhaban justru di-PHK tanpa pesangon sama sekali dengan alasan mangkir dari panggilan perusahaan, padahal kondisi sakit berat almarhum telah diketahui pihak perusahaan.
Ilham selanjutnya mempersoalkan prosedur PHK yang dilakukan perusahaan. Menurutnya, setelah menerima SK PHK pada 23 Juni 2025, LBH ICMI mendampingi Marhaban mengadukan persoalan tersebut kepada Bagian Pengawasan Disnakertrans Provinsi Riau pada 27 Juni 2025.
Ada dua persoalan utama yang disoroti LBH ICMI. Pertama, dugaan pelanggaran prosedur PHK karena perusahaan tetap menggunakan alasan mangkir meskipun terdapat pemberitahuan kondisi sakit, komunikasi dengan HRD, dan penjelasan tertulis dari almarhum. Bahkan, surat panggilan terakhir tertanggal 20 Juni 2025 memberikan tenggang waktu lima hari kerja, tetapi SK PHK diterbitkan pada 23 Juni 2025.
Kedua, dugaan pelanggaran hak normatif berupa penghentian pembayaran upah sebesar 25 persen pada bulan ke-13 dan ke-14 masa sakit. Dengan gaji pokok Rp3.680.000, hak yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp920.000 setiap bulan.
LBH ICMI menilai penghentian pembayaran tersebut perlu diperiksa dari aspek pelanggaran norma pengupahan, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana ketenagakerjaan.
"Ini kejam dan keterlaluan, tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Almarhum sedang sakit berat, hak upahnya dihentikan, kemudian di-PHK tanpa pesangon. Padahal masa kerjanya lebih dari 14 tahun," tegas Ilham.
Selain itu, LBH ICMI turut mempersoalkan pembayaran upah lembur selama Marhaban bekerja. Menurut Ilham, almarhum kerap diminta melakukan pekerjaan lembur, tetapi pembayaran yang diterima hanya Rp50.000 dan masih dipotong uang makan Rp20.000.
"Setiap lembur hanya dibayarkan Rp50 ribu, dipotong uang makan Rp20 ribu. Ini yang juga akan kami mintakan kepada perusahaan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Roni Rakhmat, menjelaskan bahwa pengaduan Marhaban telah diterima sejak cukup lama. Setelah almarhum meninggal dunia pada 14 Maret 2026, Disnaker kembali memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan perusahaan pada 23 April 2026. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.
"Pengaduan di Disnaker sudah cukup lama, sudah setahun yang lalu. Terakhir kami pernah memanggil para pihak karena pelapor, dalam hal ini almarhum, sudah meninggal dunia sejak 14 Maret 2026. Pada 23 April 2026, kami pernah memfasilitasi pertemuan, tetapi tidak terpenuhi kesepakatan," ujar Roni.
Meski demikian, Roni menyatakan akan memberikan perhatian terhadap penyelesaian pengaduan tersebut. Ia bahkan meminta keluarga almarhum melalui LBH ICMI kembali berdiskusi dengan Disnaker pada Senin mendatang.
"Karena ini kan ranah pengaduannya ke pengawasan. Jika harus kami tindak lanjuti ke tahapan selanjutnya, kami akan proses," tegas Roni.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr. H. Indra Gunawan, dalam kesempatan tersebut mendorong agar persoalan ini diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Ia meminta Disnaker ikut memfasilitasi dan terus memantau perkembangan penyelesaian antara keluarga dan perusahaan.
"Sebenarnya, ini jumlah angkanya tak terlalu besar. Kecillah bagi perusahaan Panca Beton. Coba didudukkan balik dengan pimpinan perusahaan, dan sampaikan salam saya ke pimpinan Panca Beton ya," kata Indra Gunawan sembari menitipkan pesan kepada perwakilan perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, HR Manager PT Panca Mulia Mixindo Abadi, Rizka Yulia LY, menyatakan bahwa perusahaan pada prinsipnya terbuka untuk berkomunikasi dengan keluarga almarhum.
"Tapi dari pihak keluarga almarhum belum pernah ada menyampaikan keinginannya," ujar Rizka singkat.
RDP tersebut menjadi babak baru perjuangan keluarga Marhaban dalam memperoleh kepastian atas hak-hak almarhum. Menurut Syawaluddin Nainggolan, SH, dan Alkabani Sahrizal, LBH ICMI berharap pertemuan lanjutan dengan Disnakertrans Provinsi Riau tidak berhenti pada upaya komunikasi, tetapi juga disertai pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur PHK, penghentian upah selama sakit, pembayaran lembur, serta tidak dipenuhinya hak pesangon.
"Bagi keluarga, perjuangan ini bukan semata-mata persoalan nominal uang, melainkan upaya memastikan hak seorang pekerja yang telah mengabdikan lebih dari 14 tahun masa kerjanya tidak hilang begitu saja setelah ia meninggal dunia," tutup Syawaluddin.
