Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Kota Dumai sejak (Dok. BPBD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dosen Agribisnis Universitas Riau (Unri) Dr. Arifudin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah pusat memperkuat mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut. Lahan gambut ini mencakup sebagian besar wilayah Riau, dan provinsi lainnya yang rawan terbakar.
Ia menjelaskan, karhutla di lahan gambut menyebabkan 92 persen asap lebih banyak dibandingkan lahan dengan jenis tanah lain. Sebab itu, karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, dan Kalimantan, menyebabkan asap yang sangat pekat bahkan menyebar ke Provinsi Riau hingga negara tetangga.
"Apabila lahan gambut sudah terbakar, maka apinya juga akan sulit dipadamkan dan menyebabkan kabut asap yang pekat. Water bombing di lahan gambut yang terbakar hebat itu hanya seperti " Meludah di laut", langkah paling tepat adalah memperkuat mitigasi bencana," ujarnya, usai menjadi narasumber dalam dialog publik WA Grup Suara Riau, bertema "Riau Merdeka dari Asap", yang digelar Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, lahan gambut seperti di Riau sudah terlanjur rusak oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak bertahun-tahun lalu.
"Lahan gambut itu dibuat kanal-kanal yang membuat airnya mengalir dan menyebabkan lahan kering dan mudah terbakar. Mitigasi harus dilakukan dengan membasahi kembali lahan gambut," jelasnya.
Baca Juga
Lanjutnya, restorasi lahan gambut harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu kawasan. Pihaknya pun mengapresiasi Pemerintah yang akan kembali membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Ia berharap, badan ini akan membuat pengawasan dan restorasi gambut menjadi lebih fokus dan maksimal.
"Karena saat badan restorasi gambut dibubarkan, pengawasan gambut jadi lebih mengendur. Kita apresiasi Pemerintah akan membentuk badan pengelola gambut ini, semoga lebih bagus kerjanya dan lebih mampu untuk merestorasi gambut" jelasnya.
Sementara itu, Arifudin juga meminta agar Pemprov Riau memperkuat mitigasi bencana kabut asap. Meskipun tidak ada karhutla di Riau dalam beberapa hari terakhir, namun masyarakat tetap masih "terjajah" kabut asap kiriman provinsi tetangga.
"Bahkan saat tidak ada karhutla kita juga masih terdampak kabut asap. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus mitigasi dampak kabut asap ini, perkuat kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat dan sebagainya," pungkasnya.
