Kondisi kebakaran lahan di Desa Pulau Serdang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan estimasi luasan mencapai 7 hektare. (ANTARA/HO-Manggala Agni)
RIAU ONLINE, KAMPAR – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran di wilayah konsesinya.
Hal tersebut disampaikan Jumhur saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, bersama ahli karhutla Bambang Hero Saharjo dan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.
Jumhur mengatakan, kebakaran di wilayah konsesi tersebut terjadi dengan luasan yang beragam. Bahkan, kebakaran yang hanya mencapai 1 hingga 2 hektare tetap menjadi perhatian karena terjadi di dalam wilayah konsesi perusahaan.
“Sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran,” kata Jumhur, Sabtu, 22 Agustus 2026.
“Walaupun hanya 1 hektare, 2 hektare, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan,” sambungnya.
Menurut Jumhur, total luasan lahan yang terbakar di wilayah konsesi di seluruh Indonesia kini mencapai hampir 85.000 hektare.
Data tersebut disampaikan di tengah peningkatan titik api di sejumlah wilayah Indonesia. Jumhur menyebut saat ini terdapat sekitar 3.800 titik api di seluruh Indonesia.
“Seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api, dan kecepatan naiknya itu memang satu dua hari terakhir. Jadi, update datanya sangat cepat,” ujarnya.
Baca Juga
Sementara di Kabupaten Kampar, Jumhur menyebut terdapat sekitar 4 hektare lahan yang terbakar. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan dan saat ini petugas masih melakukan proses pendinginan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong, berjibaku untuk mematikan api, di mana pun kalian berada. Dan di sini, saya di Kabupaten Kampar, ada 4 hektare yang terbakar dan sudah dipadamkan. Sekarang tinggal pendinginan,” katanya.
Jumhur memberikan apresiasi kepada seluruh personel dan pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, kerja sama berbagai pihak menjadi penting untuk memastikan kebakaran tidak kembali meluas.
Dalam peninjauan tersebut, ahli karhutla Bambang Hero Saharjo turut melihat kondisi lahan yang terbakar. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat karakteristik lahan serta potensi munculnya kembali titik api.
Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan penanganan karhutla di Riau dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan pemangku kepentingan lainnya.
Herry mengungkapkan, dalam penanganan karhutla di Riau, polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka.
“Tadi saya dapat laporan dari Pak Kapolres, ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Herry.
Ia mengatakan secara keseluruhan kondisi karhutla di Riau mengalami penurunan. Namun, kebakaran di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, masih menjadi perhatian karena berada di kawasan gambut.
Di lokasi tersebut, kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dengan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 280 hektare.
“Yang jelas di Kerumutan itu ada 280 sekian hektare yang terbakar dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, kemarin-kemarin bersama-sama dibantu oleh Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan semua stakeholder terkait,” ujar Herry.
Karena berada di kawasan gambut, penanganan kebakaran di Kerumutan juga membutuhkan dukungan operasi udara. Bantuan BNPB dan BPBD turut dikerahkan untuk mempercepat penanganan.
Selain pemadaman, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal. Pemerintah dan aparat juga melakukan langkah pascakebakaran, termasuk memantau dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Polda Riau bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan terhadap warga di Desa Kerumutan, khususnya anak-anak yang berpotensi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
