Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur SF Hariyanto (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mendapatkan sorotan usai memberikan komentar blunder soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya menjadi penyebab banyak kantin sekolah tutup sehingga membuat retribusi daerah rendah.
Komentar tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD pada Senin, 22 Juni 2026. Sehari setelahnya, komentar ini menuai sorotan publik hingga mendapatkan kritik dari sejumlah kader Gerindra.
Pengamat Politik Muhammad Zainuddin menilai pernyataan SF Hariyanto yang kemudian diklarifikasi sendiri olehnya sebagai komentar keliru akibat kesalahan data, memang perlu dikritisi. Apalagi kantin sekolah memang sulit untuk dihubungkan sebagai penyebab retribusi rendah karena hanya bagian kecil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Di zaman VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) dan serba mudah viral seperti sekarang ini, memang membuat orang mesti berhati-hati, baik dalam ucapan maupun tindakan. Terutama pejabat publik," ujarnya.
Namun demikian, menurutnya komentar yang disampaikan oleh Plt Gubernur Riau saat rapat paripurna ini seharusnya bisa segera dikritisi atau diluruskan oleh para Anggota DPRD Riau, terutama fraksi Gerindra pada saat itu.
"Karena rapat paripurna itu bukanlah rapat satu arah, melainkan dua arah. Mengapa tidak disinggung oleh anggota DPRD Riau terutama dari fraksi Gerindra? Mungkin saja saat itu tidak fokus dan itu dianggap bukan sesuatu yang seksi untuk dibahas," jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, masalah ini menjadi seksi ketika sudah menjadi viral. Sehingga bagi politisi, ini kesempatan "numpang viral".
"Sebenarnya bicara di media selain di panggung DPRD bukanlah ranah anggota DPRD. Kita ini sudah diberikan tempat dan porsi masing-masing. Sangat disayangkan jika saat paripurna itu tidak ada suara dari anggota DPRD terkhusus dari fraksi Gerindra. Anggota DPRD itu bicara di "parlemen", bukan di "simpang jalan". Inilah yang saya sebut zaman VUCA, dimana situasi yang mudah berubah dengan cepat, tidak ada kepastian, sebenarnya masalah saling berkaitan dan terkadang informasi selalu tidak jelas," paparnya.
Disamping itu, ia menilai bahwa komentar blunder SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau tidak akan memberikan pengaruh besar. Ia menjelaskan tindakan SF yang langsung meminta maaf dan memberikan klarifikasi sudah cukup untuk meredakan keresahan akibat isu tersebut.
"Tinjauan dari Kemendagri terhadap SF Haryanto sebenarnya tidak perlu, karena akan menimbulkan kegaduhan. Berbeda halnya jika Plt Gubri ini tidak mengklarifikasi dan bertahan dengan pendapatnya, maka ini akan menyebabkan kesalahan prosedural pemerintahan," jelasnya.
Ia menjelaskan Pemprov Riau adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat juga. Sehingga kebijakan strategis nasional mau tidak mau mesti dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Namun demikian, turunnya Kemendagri sebenarnya juga bernilai positif, sehingga polemik ini bisa dianggap berakhir, karena DPRD dalam kasus ini tidaklah memiliki makna apapun kecuali koreksi prosedural saja," pungkasnya.
