Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Program Zero Putus Sekolah yang digagas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menyambut baik kebijakan Pemko yang menanggung biaya pendidikan siswa di 23 SMP swasta dan 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai upaya memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Menurut Sabarudi, langkah yang diambil Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda. Ia menilai program tersebut menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri maupun terkendala biaya pendidikan.
“Ini adalah program yang sangat baik dan patut kita dukung bersama. Pendidikan merupakan hak setiap anak, sehingga tidak boleh ada anak di Pekanbaru yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” ujarnya, Kamis 25 Juni 2026.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, setiap tahun persoalan keterbatasan kuota sekolah negeri selalu menjadi tantangan saat penerimaan peserta didik baru.
Karena itu, kerja sama Pemko Pekanbaru dengan sekolah swasta dan madrasah dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga berinvestasi pada pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Baca Juga
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ketika pemerintah hadir menanggung biaya sekolah anak-anak yang membutuhkan, maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru,” katanya.
Sabarudi berharap program Zero Putus Sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mendorong agar sosialisasi program terus dilakukan sehingga orang tua mengetahui adanya fasilitas pendidikan gratis di sekolah-sekolah mitra Pemko Pekanbaru.
“Jangan sampai ada masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sosialisasi harus terus diperkuat agar orang tua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri tidak panik, karena pemerintah sudah menyiapkan alternatif sekolah yang biayanya ditanggung,” ungkapnya.
Selain itu, ia meminta seluruh sekolah mitra yang terlibat dalam program tersebut tetap menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Dengan demikian, siswa yang bersekolah di SMP swasta maupun MTs mitra tetap memperoleh pendidikan yang berkualitas.
“Yang terpenting bukan hanya akses pendidikan yang terbuka, tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima anak-anak harus tetap terjaga. Dengan begitu tujuan menciptakan generasi Pekanbaru yang unggul dan berdaya saing dapat terwujud,” tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan Pemko Pekanbaru menanggung penuh biaya pendidikan siswa yang bersekolah di 23 SMP swasta dan 15 MTs yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah di Pekanbaru yang gagal melanjutkan pendidikan karena alasan biaya maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Intinya tidak boleh ada anak Pekanbaru yang putus sekolah. Kami siapkan jalurnya, kami siapkan sekolahnya, dan kami tanggung biayanya,” tegas Agung.
