Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Andry Saputra (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi retribusi daerah menuai kritik dari sejumlah kader Partai Gerindra di Riau.
Setelah Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan keberatannya, kini Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Andry Saputra turut menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak seharusnya dipandang hanya dari sisi penurunan retribusi semata.
Andry menegaskan program yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto itu justru memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Sebagai bagian dari program prioritas nasional, MBG justru memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Program ini menggerakkan sektor UMKM, petani, peternak, pelaku usaha katering, hingga membuka lapangan pekerjaan baru. Karena itu, saya sangat menyayangkan jika program ini justru dianggap sebagai penyebab turunnya PAD,” kata Andry, Rabu 24 Juni 2026.
Andry mengatakan, pandangan MBG berdampak positif terhadap ekonomi daerah juga sejalan dengan yang disampaikan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Menurutnya, program tersebut telah meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan berpotensi mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pernyataan Bapak Wali Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa program MBG telah memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi di daerah. Banyak pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat langsung dari program ini, sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Pekanbaru itu mengingatkan evaluasi terhadap pelaksanaan program tentu diperlukan, namun jangan sampai berkembang narasi yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kita tentu terbuka terhadap kritik dan evaluasi, namun jangan sampai muncul narasi yang dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat terhadap program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi bangsa. Yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi dan dukungan dari semua pihak agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.
Andry juga menilai pemerintah daerah perlu melihat manfaat MBG dalam perspektif yang lebih luas dan jangka panjang.
Baca Juga
“Program MBG adalah investasi bagi masa depan generasi Indonesia. Selain meningkatkan gizi anak-anak, program ini juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, kita berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan penuh terhadap program ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri juga melontarkan kritik terhadap pernyataan SF Hariyanto yang mengaitkan rendahnya realisasi retribusi daerah dengan pelaksanaan Program MBG.
Politisi Gerindra itu bahkan menyatakan Komisi III DPRD Riau akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SMA dan SMK di Riau untuk memverifikasi apakah benar banyak kantin sekolah tutup akibat program tersebut.
“Kami menyesalkan pernyataan Plt Gubernur Provinsi Riau. Komisi III sudah berencana melakukan sidak ke sekolah untuk membuktikan pernyataan tersebut,” ujar Edi, Selasa 23 Juni 2026.
Menurut Edi, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh MBG justru jauh lebih besar dibandingkan potensi kehilangan retribusi dari kantin sekolah. Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 636 dapur MBG yang beroperasi di Riau dan menghasilkan perputaran ekonomi yang signifikan.
“Ada 636 dapur MBG yang beroperasi di Riau. Kalau satu dapur melayani 30 penerima manfaat, itu ada sekitar Rp1 miliar per bulan per dapur. Totalnya mencapai triliunan rupiah yang berputar di tengah masyarakat dalam satu tahun dan di sana ada unsur-unsur pajak,” jelasnya.
Menurut Edi, nilai perputaran ekonomi tersebut tidak sebanding dengan target retribusi kantin sekolah yang hanya sekitar Rp12 miliar per tahun.
“Jadi tidak relevan kalau retribusi Pemprov Riau rendah karena kantin sekolah tutup. Kalau omzet kantin turun, mungkin saja,” katanya.
SF Hariyanto Soroti Dampak MBG terhadap Retribusi
Polemik ini bermula saat SF Hariyanto menyampaikan tanggapan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin 22 Juni 2026, terkait rendahnya realisasi retribusi daerah yang hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar.
Menanggapi hal tersebut, SF Hariyanto menyebut salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi retribusi adalah pelaksanaan Program MBG.
“Pertama merespon retribusi progresnya kecil, ini adalah dampak dari MBG. Mereka dikasih makan dan minum sehingga banyak kantin itu tutup,” ujarnya.
Meski demikian, SF Hariyanto mengatakan saat ini telah ada kebijakan untuk kembali memberdayakan kantin sekolah agar dapat terlibat dalam ekosistem program MBG.
“Alhamdulillah sekarang ada kebijakan untuk memberdayakan kembali kantin-kantin sekolah. Mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa kembali tumbuh dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah,” pungkasnya.
