Spanduk desakan Suparman Daulay diperiksa berjejer di PN Pekanbaru, Rabu, 20 Mei 2026. (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait jatah anggaran proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau yang menyeret nama Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu, 20 Mei 2026.
Setelah sempat tertunda selama sepekan, agenda sidang pembuktian lanjutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru itu dipenuhi pendukung dan simpatisan Abdul Wahid yang datang untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan.
Antusiasme publik terlihat jauh lebih besar dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Sejak pagi, halaman pengadilan mulai dipadati warga dari berbagai daerah di Riau.
Suasana di sekitar ruang sidang pun tampak ramai dan penuh sorak bebaskan Abdul Wahid. Sejumlah pengunjung terlihat berdiri di lorong-lorong pengadilan demi mendapatkan kesempatan menyaksikan proses persidangan secara langsung.
Tak sedikit pula masyarakat yang membawa poster dan spanduk berisi tuntutan agar Suparman Daulay diperiksa dan dihadirkan di persidangan.
"Masyarakat Riau meminta hakim memanggil Suparman Daulay," bunyi tulisan tersebut dibentang di antara kerumunan massa.
Baca Juga
Nama Suparman Daulay belakangan menjadi perbincangan hangat setelah disebut dalam fakta persidangan sebelumnya. Dalam sidang sebelumnya terungkap adanya keterangan dari seorang kepala UPT yang mengaku menerima pinjaman uang dari Suparman Daulay.
Dana tersebut disebut digunakan untuk memenuhi permintaan uang dari Kepala Dinas PUPR Riau, yang disebut-sebut disampaikan melalui tenaga ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.
Suparman memiliki kedekatan dengan SF Hariyanto yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Kedekatan itu membuat masyarakat semakin penasaran terhadap kemungkinan adanya keterkaitan pihak-pihak lain dalam perkara yang sedang bergulir tersebut.
Publik juga menyoroti rekam jejak Suparman Daulay yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Riau dan Bupati Rokan Hulu sebelum akhirnya tersandung kasus korupsi dan menjalani proses hukum.
Fakta itu membuat nama Suparman kembali menjadi perhatian setelah disebut dalam persidangan kasus OTT Dinas PUPR Riau.
Sejumlah masyarakat yang hadir berharap majelis hakim dapat menghadirkan seluruh pihak yang namanya muncul dalam fakta persidangan.
Di sisi lain, pengamanan juga terlihat di sekitar area pengadilan. Aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik guna mengantisipasi membludaknya massa yang datang untuk mengikuti persidangan.
Meski suasana berlangsung ramai, kondisi secara umum tetap terkendali. Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih terus berdatangan ke pengadilan untuk mengikuti perkembangan sidang.
