Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Persoalan banjir di Kota Pekanbaru hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius sekaligus prioritas utama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menjalankan program pembangunan ke depan.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, menegaskan penanganan banjir seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat persoalan tersebut hampir selalu muncul dalam aspirasi masyarakat saat anggota dewan turun melaksanakan reses.
“Terkait program pak wali, tentu yang menjadi prioritas sekarang adalah banjir,” ujar Roni, Senin 11 Mei 2026.
Menurutnya, anggota DPRD selama ini aktif turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk meninjau sejumlah titik rawan banjir yang kerap dikeluhkan warga.
Namun demikian, Roni mengaku banyak usulan dari anggota DPRD terkait penanganan banjir yang tidak terakomodasi dalam program pembangunan tahun 2026.
“Tahun 2026 ini kita tahu usulan-usulan anggota DPRD banyak yang tidak diterima. Pokok-pokok pikiran (pokir) juga tidak diakomodir,” ungkapnya.
Baca Juga
Roni menjelaskan, DPRD pada dasarnya hanya memiliki fungsi memberikan masukan, pengawasan, dan usulan kepada pemerintah daerah. Sementara keputusan akhir terkait program pembangunan tetap berada di tangan Pemko Pekanbaru.
“Kita hanya bisa menyarankan dan mengusulkan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama soal banjir,” katanya.
Roni menyebut, hampir seluruh anggota DPRD Pekanbaru yang berjumlah 50 orang sama-sama mengusulkan penanganan banjir di berbagai wilayah kota. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan banjir memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Rata-rata semua anggota DPRD mengusulkan persoalan banjir ini karena memang itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat,” jelasnya.
Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan banyaknya usulan DPRD yang belum masuk dalam program pemerintah tahun mendatang. Ia menduga kondisi anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi.
“Ya, mungkin ada keterbatasan anggaran, saya juga kurang tahu bagaimana pembahasannya,” ujarnya.
Meski demikian, Roni mengingatkan bahwa kebijakan penanganan banjir perlu selaras dengan kondisi riil di lapangan sebagaimana yang diserap langsung oleh anggota dewan dari masyarakat. Menurutnya, jika program pemerintah tidak sesuai kebutuhan di lapangan, maka hasil penanganan banjir dikhawatirkan tidak berjalan maksimal.
“Nah ini yang jadi persoalan. Karena kita yang turun langsung ke masyarakat tentu tahu kebutuhan sebenarnya,” tegasnya.
Kendati masih terdapat sejumlah catatan, DPRD Pekanbaru tetap memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah kota dalam mengendalikan persoalan banjir, meski hasilnya dinilai belum sepenuhnya optimal.
“Kita tetap apresiasi pemerintah yang sudah berupaya menangani banjir, meskipun memang belum maksimal,” tutup Roni.
