DPRD Pekanbaru Bahas Kelangkaan BBM, Pertamina Akui Sempat Terjadi Kekurangan Stok

rapat-dprd-pekanbaru-pertamina.jpg
Komisi II DPRD Kota Pekanbaru rapat bersama Pertamina dan Disperindag, Kamis 7 Mei 2026. (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat bersama Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru untuk membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Kamis 7 Mei 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Pekanbaru itu mengungkap sejumlah faktor penyebab terjadinya antrean panjang dan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah adanya kekosongan stok di pihak Pertamina.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, mengatakan kelangkaan dipicu oleh meningkatnya pembelian masyarakat akibat isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar.

“Pertama itu karena adanya isu kenaikan harga minyak yang membuat warga berbondong-bondong membeli di SPBU sehingga menyebabkan antrean panjang,” ujar Zainal usai rapat.

Selain itu, lanjutnya, terjadi peralihan penggunaan BBM di tengah masyarakat. Banyak pengguna BBM non subsidi beralih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite.

“Ada juga migrasi pengguna, dari Pertamax dan Pertamax Turbo beralih ke Pertalite. Ini yang membuat antrean semakin panjang,” jelasnya.


Ia juga menegaskan bahwa dalam rapat tersebut pihak Pertamina mengakui sempat terjadi kekurangan stok BBM.

“Dan memang ada kekurangan stok,” tegas Zainal.

Menyikapi kondisi itu, Komisi II DPRD Pekanbaru meminta Pertamina segera melakukan langkah antisipasi agar kelangkaan tidak kembali terjadi. Salah satunya dengan melakukan penambahan kuota distribusi BBM harian.

“Ternyata mereka ada penambahan kuota sekitar 20 persen setiap hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Area Riau, Hari Prasetyo, mengatakan penambahan kuota BBM membutuhkan dukungan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Butuh bantuan dari pemerintah daerah yang berwenang untuk mengajukan permohonan terkait penambahan kuota BBM. Itu poin pentingnya,” kata Hari.

Ia menambahkan, pihak Pertamina juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM agar penyaluran ke SPBU berjalan lebih lancar ke depannya.

“Terkait peningkatan kekuatan distribusi akan kami evaluasi supaya pendistribusian BBM ke depan bisa berjalan lebih baik dan lancar,” pungkasnya.