Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mendorong pembangunan infrastruktur guna mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menariknya, sejumlah proyek pembangunan kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama Wakil Wali Kota, Markarius Anwar, pembangunan infrastruktur mulai melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta atau badan usaha.
Agung menyebut, pendekatan ini menjadi paradigma baru dalam pembangunan daerah, di mana pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pembiayaan.
Baca Juga
“Kolaborasi tanpa ada unsur paksaan. Bisa dicek ke mana saja. Paradigmanya saat ini sudah berbeda,” ujar Agung, Jumat 10 April 2026.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk berbagai sektor prioritas seperti perbaikan jalan, infrastruktur, dan layanan kesehatan, turut mendorong partisipasi aktif dari badan usaha.
“Sehingga hari ini berlomba-lomba lah masyarakat maupun badan usaha, tanpa unsur pemerasan untuk membangun daerah. Kita juga tidak menerima uang, kita mempersilakan mereka untuk membangun sendiri,” jelasnya.
Sejumlah pembangunan yang melibatkan pihak swasta tanpa menggunakan APBD di antaranya pembangunan belasan halte Bus Trans Metro Pekanbaru yang tersebar di berbagai ruas jalan, penataan taman di Simpang Sebidang Jalan Arifin Ahmad, pembangunan bundaran dan air mancur di depan Mal Pekanbaru Sudirman, serta taman di bawah Jembatan Leighton I.
Agung menegaskan, seluruh kerja sama tersebut terjalin melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta, bahkan banyak di antaranya berasal dari inisiatif badan usaha itu sendiri.
“Kita memang mengutamakan komunikasi yang baik, dan mereka ini yang mengusulkan melalui surat,” pungkasnya.
