Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid didampingi Advokat serta pengawalan dari aparat kepolisian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin, 30 Maret 2026. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, angkat bicara terkait sejumlah dakwaan yang ditujukan kepadanya, terutama menyangkut pergeseran anggaran serta pelaksanaan rapat di kediamannya.
Abdul Wahid menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambilnya masih berada dalam koridor aturan dan tidak melanggar hukum.
Dalam keterangannya, Wahid menjelaskan bahwa pergeseran anggaran merupakan hal yang lazim dalam tata kelola pemerintahan. Ia menilai, tudingan jaksa yang menganggap kebijakan tersebut sebagai pelanggaran tidak tepat.
"Pergeseran anggaran ini hal yang biasa, tidak ada masalah. Tapi dalam dakwaan jaksa dianggap melanggar. Padahal saya menjalankan Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran, jadi tidak ada pelanggaran hukum di sana," tegasnya.
Abdul Wahid juga menekankan bahwa proses pengusulan hingga pembahasan anggaran tidak dilakukan secara sepihak. Menurutnya, seluruh mekanisme melibatkan tim pemerintah daerah.
"Yang mengusulkan dan membahas itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Saya hanya membuat pergubnya. Itu semua berdasarkan Instruksi Presiden dan juga Permendagri," jelas Wahid.
Selain soal anggaran, Wahid turut membantah tuduhan terkait rapat di kediamannya yang disebut-sebut berlangsung tertutup hingga melibatkan pengumpulan telepon genggam peserta rapat. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi.
Baca Juga
"Saya rapat di kediaman itu biasa saja, dan tidak pernah ada handphone yang dikumpulkan. Tapi di dakwaan disebutkan ada, itu tidak benar," ujarnya.
Menurutnya, rapat tersebut dihadiri banyak pihak dan tidak membahas hal spesifik yang melanggar hukum. Ia menilai adanya upaya dramatisasi terhadap kegiatan yang sebenarnya rutin dilakukan dalam pemerintahan.
"Banyak orang yang hadir di situ, tidak ada membicarakan hal spesifik. Itu rapat biasa saja. Kenapa hal-hal seperti ini didramatisir seolah-olah ada ancaman? Saya tidak pernah mengancam siapa pun," katanya.
Dalam rapat tersebut, Wahid mengaku hanya memberikan arahan terkait soliditas pemerintahan di lingkungan Pemprov Riau. Ia menekankan pentingnya kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya hanya menyampaikan bahwa di Pemerintah Provinsi Riau tidak ada lagi istilah ‘matahari satu’ atau ‘matahari dua’. Yang ada hanya satu, yaitu Pemerintah Provinsi Riau," ungkapnya.
Wahid juga membantah tudingan lain yang menyebut dirinya meminta sejumlah uang dalam forum tersebut. Wahid menegaskan bahwa arahannya semata-mata berkaitan dengan kinerja pemerintahan.
"Tidak ada sama sekali saya minta uang. Saya hanya memberikan arahan, waktu itu rapat pertama setelah saya terpilih jadi gubernur," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fokus arahannya adalah persiapan kerja pemerintahan, termasuk turun ke lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya sampaikan bagaimana kita menyiapkan diri turun ke lapangan, menampung aspirasi masyarakat. Karena tanggung jawab itu bukan hanya gubernur, tapi juga masing-masing SKPD," jelasnya.
Wahid kembali menegaskan bahwa tidak pernah ada praktik pengumpulan handphone dalam setiap rapat yang ia pimpin.
"Semua SKPD yang rapat dengan saya, tidak pernah ada pengumpulan handphone. Itu tidak pernah sama sekali. Jadi menurut saya itu hanya dramatisasi," pungkasnya.
