Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan pembenahan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.
Program SPMB dirancang sebagai solusi atas persoalan klasik penerimaan peserta didik yang selama ini masih menimbulkan ketimpangan akses sekolah serta potensi meningkatnya angka anak putus sekolah.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan sistem tersebut telah dipaparkan lebih awal dan kini memasuki tahap finalisasi sebelum resmi diberlakukan.
“SPMB ini sudah kita ekspose lebih awal. Setelah ini sistemnya akan difinalisasi dan dituangkan melalui Surat Keputusan Wali Kota serta dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi SPMB 2026, Rabu 25 Februari 2026
Menurutnya, salah satu fokus utama penerapan SPMB adalah mengatasi persoalan wilayah yang selama ini mengalami kesulitan mengakses sekolah negeri maupun sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah.
Pemko Pekanbaru ingin memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan zonasi maupun daya tampung sekolah.
Selama ini, pemerintah kota kerap melakukan penyisiran atau sweeping untuk mendata anak-anak yang tidak tertampung sekolah, kemudian mengakomodasi mereka melalui penambahan rombongan belajar (rombel). Namun, pola tersebut dinilai bersifat reaktif dan kurang efektif.
Baca Juga
“Dengan sistem ini kita sudah melakukan simulasi. Harapannya, seluruh anak bisa langsung terakomodasi tanpa harus ada lagi proses penyisiran anak putus sekolah,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, SPMB akan mengakomodasi berbagai jalur penerimaan, mulai dari jalur domisili, jalur prestasi hingga jalur afirmasi. Skema tersebut disusun agar setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang proporsional sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Markarius mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah masih terdapat kekurangan rombongan belajar terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dan daya tampung SMP menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Sebagai solusi, Pemko Pekanbaru membuka kerja sama dengan sekolah swasta. Hingga saat ini, sekitar 21 SMP swasta telah bergabung dalam skema kemitraan, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
“Kita terus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta lainnya agar seluruh peserta didik dapat tertampung,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran sebagian orang tua terkait kualitas sekolah swasta, pemerintah memastikan standar mutu tetap menjadi prioritas. Pemko Pekanbaru telah berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) guna menjamin kualitas sekolah swasta yang menjadi mitra program.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi orang tua, terutama bagi siswa yang nantinya ditempatkan di sekolah swasta terdekat.
“Insyaallah mutunya terjamin. Jadi orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya bersekolah di swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah,” paparnya.
