Anggota DPRD Provinsi Riau, Manahara Napitupulu (Instagram/DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu menanggapi soal pemotongan dana darurat atau Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2026.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut tentunya sudah dialokasikan sesuai prediksi kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Namun, anggaran BTT masih bisa ditambah dalam pergeseran anggaran jika memang terjadi bencana yang lebih besar daripada prediksi.
"Tentu Pemprov Riau tidak mengharapkan adanya bencana yang butuh anggaran lebih besar daripada yang dialokasikan. Tetapi, jika memang ada bencana itu, masih bisa kita geser anggaran ke BTT," ujarnya, Senin, 15 Desember 2025.
Baca Juga
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyoroti pengurangan alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk ketahanan bencana alam. Padahal, Provinsi Riau merupakan wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir setiap tahunnya.
Koordinator FITRA Riau, Tarmizi mengatakan, pihaknya mempertanyakan komitmen pemerintah untuk ketahanan bencana, apalagi saat ini Riau berstatus Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Pasalnya, di tengah kondisi darurat ini, APBD Riau 2026 justru mengurangi dana darurat sebesar 16 persen dari tahun sebelumnya. Anggaran darurat atau Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2026 adalah Rp20 miliar.
"Penurunan BTT ini sangat kontradiktif dengan kondisi faktual Riau yang hampir setiap tahun menghadapi ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana sosial lainnya," jelasnya, Kamis 11 Desember 2025.
