Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan yang dibentuk DPRD Provinsi Riau mulai mencari sektor-sektor pendapatan yang bisa digenjot untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau di tahun 2026.
Ketua Pansus yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah mengatakan, pihaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan Pajak Air Permukaan (PAP) di Waduk PLTA Koto Panjang.
Menurutnya, kenaikan pajak untuk pengelolaan air permukaan waduk tersebut sangat wajar, karena sudah 13 tahun PAP tidak naik. Dimana, Pemprov Riau hanya memungut 10 persen per kWh dari pengelolaan air permukaan tersebut.
Baca Juga
"10 persen per kWh itu artinya, Pemprov Riau hanya mendapatkan Rp5 per kWh. Tarif ini sudah 13 tahun tidak pernah berubah," ujarnya, Sabtu, 13 Desember 2025.
Menurutnya, dengan nilai Rp5 per kWh tersebut, Pemprov Riau hanya menerima Rp2,5 miliar di tahun 2025 dari PAP. DPRD Riau akan merekomendasikan kenaikan PAP menjadi 4 kali lipat dari tahun 2025 tersebut.
"Kita targetkan kenaikan PAP 4 kali lipat, jadi kita bisa menerima Rp20 miliar tahun depan. Karena kWh listrik yang dijual PLN ke masyarakat juga sudah jauh tinggi harganya dibandingkan 13 tahun lalu," pungkasnya.
