Bupati Siak, Afni Zulkifli dan Dewan Penasehat PII Wilayah Riau, Irving Kahar Arifin saat rapat solusi perairan sawah Kecamatan Bungaraya, Jumat 5 Desember 2025. (Hendra Dedafta/Riau Online)
RIAU ONLINE, SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli mengumpulkan sejumlah ahli pengairan untuk mencari solusi atas persoalan kekurangan air yang terus menimpa petani di Kecamatan Bungaraya setiap musim kemarau yang dilaksanakan di Zamrud Room, Komplek Rumah Dinas Bupati Siak, Jumat 5 Desember 2025.
Dalam rapat tersebut, keberadaan kanal milik perusahaan terutama PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) dan PT Balai Kayang Mandiri (BKM) serta kondisi pompanisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III menjadi sorotan utama.
Pertemuan ini menghadirkan perwakilan BWSS III Kementerian PUPR Provinsi Riau, mantan Kadis PU Siak Irving Kahar Arifin selaku Dewan Penasehat PII Wilayah Riau, PII Wilayah Riau, serta PII Cabang Siak.
Dari Pemerintah Kabupaten Siak hadir kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU Tarukim, Kabid Pengairan, Kalaksa BPBD, Kabag Hukum Setda, Kabag Tapem, Kabag Aset & Pertanahan Setda, Camat Bungaraya, hingga Koordinator Penyuluh Pertanian.
Sementara dari pihak perusahaan hadir PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT Teguh Karsa Wana Lestari.
Dalam rapat tersebut, Bupati Afni meminta mantan Kadis PU Siak Irving Kahar memaparkan sejarah persawahan Bungaraya dan proses pembuatan kanal menghubungkan ke Tasik Air Hitam Giam Siak Kecil. Dari pemaparan itu mengungkap sejumlah temuan baru terkait kondisi aliran air.
“Ternyata banyak hal baru yang terungkap. Air dari Tasik yang jadi tumpuan petani hanya bisa dimanfaatkan sekitar 30 persen karena ada punggungan atau dataran ke persawahan lebih tinggi sehingga air mengalir ke sawah,” jelas Afni.
Baca Juga
Lebih lanjut, Bupati menyoroti ketidaksiapan data dari perusahaan saat ditanya berapa total luas dan jumlah kanal yang mereka kelola.
“Artinya kita tidak tahu berapa banyak air Tasik yang masuk ke kanal perusahaan. Akhirnya air tidak sampai ke petani,” tegasnya.
Selain persoalan aliran air dari Tasik, petani Bungaraya juga bergantung pada pompanisasi BWSS III yang mengalirkan air dari Sungai Siak ke saluran sekunder dan tersier. Dalam beberapa minggu terakhir, pompanisasi tahap 1 dilaporkan rusak, dan menyebabkan sejumlah hektare sawah mengalami kekeringan.
Kondisi ini membuat petani terpaksa patungan menyewa alat berat untuk menggali saluran tersier secara mandiri. Pemkab Siak pun tetap membantu penggalian meskipun saluran tersebut menjadi kewenangan Pemprov Riau.
Sebagai langkah cepat, Pemkab Siak meminta BWSS III menambah empat unit pompa baru untuk mendongkrak aliran air.
Dalam pertemuan itu, Irving juga menceritakan pengalaman masa lalu saat hendak membuka bendungan yang menghalangi aliran air ke sawah, namun dihadang oleh pihak PT BKM menggunakan senjata laras panjang.
“Itu kan dulu. Mudah-mudahan sekarang perusahaan sudah kooperatif,” ucapnya.
Untuk menjamin distribusi air yang adil, Pemkab Siak akan menyusun nota kesepahaman (MOU) dengan pihak perusahaan dan membentuk tim khusus atau satgas pengelolaan air. Satgas ini akan mengawasi jalur aliran air dan memastikan ketersediaannya bagi petani.
“Kalau perusahaan tidak mau, berarti tidak mendukung program Presiden dalam meningkatkan ketahanan pangan,” tegas Bupati.
Pemerintah pusat melalui Perpres menargetkan peningkatan indeks pertanaman (IP) nasional, dari IP 1 menjadi IP 2, dan IP 2 menjadi IP 3. Kecamatan Bungaraya saat ini berada di IP 2,5 dan memiliki potensi naik ke IP 3,5 apabila pasokan air terpenuhi.
Bupati Afni berharap SK pembentukan satgas segera terbit sehingga tim dapat langsung bekerja di lapangan. Pemerintah tidak lagi ingin memberikan janji tanpa realisasi, seluruh program penanganan air harus menghasilkan output yang jelas melalui kolaborasi semua pihak sehingga permasalahan yang sama tidak terulang lagi.
“Kita ingin bergerak cepat mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini penting karena ketahanan pangan adalah program nasional,” tutupnya.
