Koalisi PRIMA Dorong Akses Kesehatan Inklusif bagi Disabilitas di Pekanbaru

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Koalisi Penguatan Representasi Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru di Kantor Bappeda, Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Rabu, 12 November 2025.

Pertemuan ini membahas hasil survei dan rekomendasi Koalisi PRIMA terkait aksesibilitas serta layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas di Puskesmas.

Koalisi PRIMA merupakan inisiatif kolaboratif antara berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk FITRA Riau dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau, yang berfokus pada penguatan representasi dan inklusi perempuan dalam perencanaan serta penganggaran daerah.

Manajer Advokasi FITRA Riau, Sartika Dewi, menyampaikan bahwa survei yang dilakukan pihaknya di Puskesmas merupakan inisiatif dari HWDI untuk menilai sejauh mana kebutuhan penyandang disabilitas telah diakomodasi pemerintah.

“Kita melakukan survey kemarin di puskesmas yang merupakan inisiatif dari HWDI. Di sektor kesehatan HWDI belum merasa bahwa kebutuhannya diakomodir. Misalnya, kita belum tahu ragam disabilitas itu apa saja,” ujarnya.

Sartika menambahkan, fokus advokasi Koalisi PRIMA mencakup tiga hal utama: infrastruktur yang aksesibel, peningkatan layanan, serta perbaikan kebijakan.

“Fokus advokasi kita pertama infrastruktur yang belum aksesibel. Kita lihat dari ramp saja, kita lihat ramp gedung itu dalam undang-undang saja dia punya standar. Tapi kebanyakan tidak standar. Sehingga teman-teman disabilitas fisik yang pakai kursi roda, pakai tongkat itu kesusahan kalau ramp-nya terlalu curam dan terlalu tinggi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan yang ramah bagi berbagai ragam disabilitas.

“Ternyata, sering terjadi di tingkat bawah. Jika orang disabilitas fisik kita nampak, tapi kalau orang tuli, orang mental, nampak tidak?” kata Sartika.

Selain itu, FITRA juga mendorong pemanfaatan alokasi anggaran daerah yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

“Kita tahu ada mandatori disabilitas 1 persen dari APBD itu untuk disabilitas. Ini menjadi perhatian FITRA. Kita dorong bersama untuk pemanfaatannya,” ujarnya.

“Lalu ada peningkatan pengetahuan seperti pelatihan cara beretika dengan ragam disabilitas. Bagaimana berinteraksi dengan disabilitas tuli, netra, fisik dan lainnya,” tambahnya.

Dari pihak pemerintah, Sekretaris Bappeda Pekanbaru, Todi Kurniawan, menyambut baik inisiatif Koalisi PRIMA dan menyatakan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

“Koalisi PRIMA yang ada HWDI dan FITRA di dalamnya itu diharapkan bisa membantu pemerintah khusus untuk persoalan pelayanan kesehatan disabilitas yang ada di puskesmas,” ujarnya.

“Terutama bagi kami di pemerintahan ini untuk membuat penyempurnaan dan perbaikan. Apa lagi secara detail tadi telah dipaparkan hasil dan rekomendasi yang akan kita lakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua HWDI Riau, Purwo Setiyo Rini, menyoroti masih minimnya aksesibilitas di fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan. Ia membagikan pengalaman pribadi saat menghadiri kegiatan di berbagai tempat yang belum ramah bagi penyandang disabilitas.

“Sebagai penyandang disabilitas kita itu kalau datang di suatu tempat itu pasti mikirin tempatnya dulu. Itu juga yang sering saya sampaikan terhadap mitra-mitra kita,” kata Rini.

“Terkait tempat itu kadang-kadang di lantai dua, atau memang tidak ada yang membantu mengarahkan. Kebetulan, ketika saya datang ke sini (Kantor Bappeda) pasti ada yang mendampingi saya, makanya saya bisa hadir. Beberapa kali saya kalau dapat undangan ke sini, saya naik taksi online, saya bisa datang enggak bisa pulang,” imbuhnya.

Rini juga menegaskan bahwa isu disabilitas tidak hanya soal akses fisik, tetapi juga keterlibatan dalam pembangunan dan pelayanan publik.

“Kalau kita bahas disabilitas, ada terkait aksesibilitas, terkait pendidikan, terkait transportasi. Kalau pemerintah mau sama-sama belajar, mau sama-sama membuka diri terhadap keterlibatan disabilitas yang terkait dengan pembangunan pelayanan publik itu sendiri, termasuk salah satunya kantor ini,” ujarnya.

Ia menutup dengan menyoroti kondisi fisik kantor pemerintahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas.

“Memang ada bidang miringnya, tapi saya tadi mau terjengkang. Dulu saya pernah jatuh di bawah itu, terguling, beneran jatuh. Kantor semegah ini, itu untuk kita datang ke sini, kita mengakses pelayanan publik, tapi tidak terakses dengan baik dan benar,” tutur Rini.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan yang inklusif, terutama dalam sektor pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.