Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara rutin menggelar evaluasi proyek-proyek strategis yang sedang dikerjakan di masing-masing OPD di Pemprov Riau.
Ia menjelaskan, hal ini dalam rangka mencegah potensi korupsi. Sehingga, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Pemprov Riau pada minggu lalu tidak kembali terulang.
"Minimal paket-paket strategis dan dinas-dinas strategis itu harus dievaluasi sekali dalam dua bulan. Jika nilai proyeknya besar, kita evaluasi langsung siapa pekerjanya, ada titipan atau tidak. Ini penting karena praktik semacam ini menguras nilai ekonomi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau ini juga berpendapat bahwa praktik korupsi harus benar-benar dibongkar.
Baca Juga
"Yang menyuruh ikut serta sehingga terjadi tindak pidana berarti ada bentuk kerjasama dalam perbuatan pidana. Itu harus dibongkar," jelasnya.
Pihaknya menyayangkan masih ada oknum yang korupsi di tengah sulitnya kondisi ekonomi di Riau.
"Kami di Komisi III mati-matian mencari PAD, sementara di sisi lain ada yang bagi-bagi komisi," jelasnya.
Pihaknya berharap Pemprov dan DPRD Riau kedepan bisa saling bekerja sama untuk memperbaiki keuangan daerah. Sehingga, pembangunan Provinsi Riau dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
