Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Idris Laena (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Idris Laena mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ia menjelaskan, pemberian gelar pahlawan nasional ini juga merupakan hasil dari jasa dan pengabdian dari mantan presiden RI tersebut. Syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No 20 tentang Pemberian Gelar,Tanda Jasa dan Kehormatan.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden karena telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden kita, Soeharto atas pengabdian dan jasanya," ujarnya, Senin 10 November 2025.
Ia menjelaskan, Satkar Ulama Indonesia adalah organisasi yang didirikan Mantan Presiden Soeharto bersama sejumlah tokoh pemerintahan dan ulama pada tanggal 13 Maret 1970, bersama mantan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang mendirikan Satkar Ulama Indonesia.
Baca Juga
Karenanya, Satkar Ulama selalu mengupayakan melalui Partai Golkar agar mantan Presiden Soeharto mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional. Dimana hal ini sempat terkendala karena adanya dua isu yang menghambat.
"Pertama soal Tap MPR RI No XI/MPR/1997 yang telah dijelaskan secara gamblang oleh MPR 2019-2024 yang ditandatangani oleh pimpinan MPR dari semua fraksi, pada periode 2019-2024 melalui suratnya pada tahun 2024. Regulasi itu menegaskan bahwa masalah mantan presiden Soeharto ini telah selesai dilaksanakan," ujarnya.
Selanjutnya adalah isu pelanggaran HAM yang banyak disampaikan oleh LSM dan Organisasi yang bergerak dibidang perlindungan HAM. Namun tidak satupun institusi resmi baik ditingkat yang pernah membuat keputusan yang mengikat Bahwa mantan Presiden Soeharto telah melakukan pelanggaran HAM.
"Dengan dukungan banyak Ormas dan tokoh masyarakat Indonesia, akhirnya mantan Presiden Soeharto telah diberikan gelar pahlawan nasional," pungkasnya.
