Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri memberikan tanggapan terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Riau, karena Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menganggap Pemerintah Daerah (Pemda) mengendapkan dana di perbankan.
"Alasan Menkeu memotong TKD karena daerah kebiasaan, uang ada tapi tidak dibelanjakan. Ini kan paradoks. Kita menuntut anggaran ke daerah ditambah, tapi tidak pandai membelanjakan uang tersebut," ujarnya, Kamis 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, anggapan tersebut tidak bisa disalahkan. Menurutnya, Pemda memang seharusnya mengoptimalkan penyerapan anggaran daerah untuk membangun perekonomian masyarakat.
Pihaknya lantas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan kepada masyarakat.
Baca Juga
"Melalui implementasi proyek yang sesuai pos anggarannya makanya ekonomi akan meningkat. Kata Menkeu tidak perlu nabung, dibelanjakan uang itu. Sudah diposkan untuk proyek masyarakat. Ini clear and Clean," jelasnya.
Sementara itu, di tengah kondisi ekonomi Riau yang mengalami defisit anggaran. Realisasi APBD 2025 pada Oktober ini hanya sebesar 64 persen.
"Sekarang kita pertanyakan APBD Riau 2025 baru 64 persen padahal waktu tinggal dua bulan lagi. Karena tidak ada lagi dana untuk merealisasikannya, banyak sekali anggaran yang digeser. 2025 kita anggap transisi, 2026 jangan sampai terjadi lagi defisit seperti ini," pungkasnya.
