Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah meminta Pemprov Riau untuk mengelola aset-aset daerah, agar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya selama ini, sejumlah aset tersebut justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"Aset-aset itu harus dikelola dengan baik. Karena selama ini masih menjadi beban APBD. Seharusnya aset-aset itu menjadi sumber PAD," ujarnya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Aset-aset yang dimaksud oleh Abdullah di antaranya gedung-gedung yang dibangun oleh Pemprov Riau, sarana olahraga dan sebagainya.
Menurutnya, pengelolaan aset menjadi satu cara untuk mengantisipasi defisit anggaran pada APBD 2026. Pasalnya, Pemerintah Pusat akan memotong Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 untuk Riau.
"Kita sudah mendapatkan kabar bahwa pusat akan memotong transfer ke daerah. Jadi kita harus punya solusi untuk mengatasi hal tersebut sebelum penyusunan APBD 2026," jelasnya.
Baca Juga
Selain mengelola aset, ia menjelaskan bahwa Pemprov juga harus memangkas belanja-belanja yang tidak terlalu bermanfaat bagi pembangunan. Sehingga, anggaran rakyat dapat dimaksimalkan.
"Kita harus efektivitas belanja. Duit yang ada benar-benar untuk kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, menurutnya Pemprov juga harus terus memperjuangkan anggaran TKD agar lebih meningkat. Karena peluang untuk hal itu masih terbuka.
"Menteri masih memberikan kesempatan apabila Pemprov masih ingin negosiasi TKD. Jadi harus benar-benar kita susun strategi yang kuat, mengapa kita harus mendapatkan TKD yang besar," pungkasnya.
