Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois SAg (istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois SAg, mengungkapkan hasil pertemuan dengan sejumlah pengurus Lembaga Pengelola Sampah (LPS) kelurahan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu 17 September 2025 sore.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi LPS menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi sejak program pengelolaan sampah di tingkat masyarakat resmi berjalan pada 2 Juli 2025.
“Mereka menyampaikan keluh kesah. Sejak 2 Juli 2025 sampai hari ini berjalan, ya sekitar dua bulan lebih. Menurut mereka, ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi banyak hal yang perlu dievaluasi,” ujar Rois, Jumat 19 September 2025.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan LPS adalah terbatasnya fasilitas Transdepo atau lokasi penampungan sementara sampah. Beberapa Transdepo bahkan ditutup, sehingga jarak angkut menjadi sangat jauh.
“Hitungan mereka kalau dari Panam harus ke Palas atau dari Simpang Tiga ke Palas itu sangat jauh. Mereka minta kalau bisa ditambah Transdepo,” jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, LPS juga mengusulkan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan sistem truk ambrol. Dengan cara ini, bak truk bisa diturunkan untuk meminimalisir jarak angkut sampah.
Rois menambahkan, keterbatasan armada juga menjadi masalah serius. Beberapa pengurus LPS terpaksa membeli kendaraan dengan cara kredit agar bisa mengikuti program pemerintah kota.
“Mestinya mereka sudah punya armada sebelumnya. Tetapi karena ada program LPS, mereka membeli mobil dengan cara kredit. Nah ini yang jadi masalah. Kalau sudah mengkredit, ditambah kendala operasional, makin berat bebannya,” paparnya.
Menurutnya, LPS yang sejak awal memiliki armada sendiri tidak terlalu terbebani. Namun, bagi yang masih mencicil kendaraan, beban ini cukup menghambat pelaksanaan program.
Selain faktor sarana, Rois juga menyoroti kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi pengurus LPS. Banyak di antara mereka belum memahami manajemen pengelolaan sampah, pengaturan keuangan, hingga perhitungan biaya operasional.
“Informasi yang mereka dapatkan kayaknya kurang masif. Tidak semua LPS itu paham soal keuangan atau operasional kendaraan. Maka menurut saya, perlu DLHK memfasilitasi pelatihan agar program ini benar-benar nyambung antara kebijakan dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Politisi PKS ini menilai, secara konsep program LPS merupakan terobosan positif Pemko Pekanbaru. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya di atas kertas.
“Programnya keren, tapi kalau di lapangan tidak berjalan baik, ya kacau juga. Jadi harus ada keseimbangan antara program pemerintah dengan pemahaman dan kemampuan pelaksana di lapangan,” tutup Rois.
