Ratusan mahasiswa yang didominasi oleh almamater UI kembali menggelar aksi massa di kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025. (Suara.com/Bagaskara Isdiansyah)
Selasa, 9 September 2025 16:35 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Massa beralmamater Universitas Indonesia (UI) kembali memadati jalan di depan kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.
Sejumlah bendera dikibarkan dalam demo bertajuk 'Rakyat Tagih Janji' itu, termasuk pataka bertuliskan FMN atau Front Mahasiswa Nasional.
Ratusan mahasiswa tersebut menuntut pemerintah dan parlemen untuk segera merealisasikan paket tuntutan 17+8 yang hingga kini dianggap hanya janji kosong.
Mereka juga menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap pada aksi sepanjang pekan terakhir Agustus 2025 lalu.
Orasi berapi-api pun silih berganti diteriakkan dari atas mobil komando, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambatnya respons pemerintah.
Turut bergabung dalam barisan, sejumlah mahasiswa dari kampus lain seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kepala Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujanbiru, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk peringatan pertama kepada penguasa.
Baca Juga
Meski tuntutan 17+8 telah diterima secara formal oleh pemerintah dan DPR, menurutnya realisasinya masih jauh dari harapan.
"Tajuk yang kami bawa adalah 'Rakyat Tagih Janji'. Tuntutan 17+8 ini merupakan aspirasi kolektif masyarakat, mulai dari influencer, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Kami datang untuk menagih janji itu agar segera dilunasi, bukan hanya diterima di atas kertas," tegas Diallo di sela-sela aksi, dikutip dari Suara.com.
Ia menilai progres pemenuhan tuntutan tersebut sangat minim, dan bahkan menyebutnya sebagai sebuah kegagalan total.
"Masih banyak yang belum terlaksana. Kami rasa progresnya nol besar. Contohnya, pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat selama periode 25 sampai 31 Agustus tak kunjung terwujud," paparnya.
Selain itu, Diallo juga menyoroti masih banyaknya anggota dewan yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan tidak menunjukkan simpati terhadap penderitaan rakyat, namun tetap aman di kursinya.
"Itu semua yang kami tuntut hari ini," tambahnya.
Diallo memastikan, gerakan ini tidak akan berhenti. Ia mengancam akan ada gelombang aksi lanjutan yang lebih besar jika tuntutan mereka terus diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
"Ini adalah penagihan janji yang pertama, dan akan ada penagihan janji selanjutnya. Kami akan terus menuntut reformasi lembaga negara secara menyeluruh," kata dia memungkasi.
