Audiensi massa dengan DPRD Riau terkait relokasi warga TNTN, Pelalawan. (WINDA MAYMA TURNIP/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ratusan warga dari Kabupaten Pelalawan yang bermukim di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Riau, Senin, 8 September 2025. Massa pendemo menyuarakan penolakan terhadap kebijakan relokasi mandiri.
Massa meminta DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan Komisi IV DPR RI. Mereka hendak menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak mengorbankan masyarakat yang selama ini menyambung hidup di kawasan tersebut.
"Kami minta agar DPRD Riau dan Pemprov Riau memfasilitasi kami untuk berdialog dengan DPR RI terkait relokasi masyarakat dari TNTN," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, Wakpolda Riau, Asisten I Pemprov Riau Zulkifli Syukur, Bupati Pelalawan Zukri segera menghadapi dan mengajak sejumlah perwakilan masyarakat untuk melakukan audiensi di Ruang Medium DPRD Riau.
Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan, terkait permintaan masyarakat, pihaknya sudah menyampaikan kepada DPR RI. Namun, belum ada koordinasi lebih lanjut terkait jadwal pertemuan tersebut.
Baca Juga
"Kami sudah sampaikan permintaan masyarakat ini kepada DPR RI. Kemudian, semua tuntutan yang disampaikan masyarakat ini seperti sebelumnya, kita sudah adakan rapat bersama DPRD Riau, Polda Riau dan Pemprov Riau, untuk mengakomodir dan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat," jelasnya.
Adapun sejumlah tuntutan massa di antaranya:
1. Menolak relokasi yang disampaikan oleh Satgas PKH.
2. Meminta pemerintah mengeluarkan Satgas PKH segera dari permukiman masyarakat yang katanya terdampak kawasan hutan.
3. Meminta kepada pemerintah untuk bisa berkeadilan dengan masyarakat yang terdampak kawasan hutan (TNTN, HP, HTI)
4. Menolak PT Agrinas Hadir di Tengah Hutan dengan KSO yang ditetapkan Agrinas.
Hingga berita ini diterbitkan, audiensi masih berlangsung di antara perwakilan masyarakat, DPRD dan Pemprov Riau.
