Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan rapat koordinasi tingkat nasional yang digelar secara Virtual, Rabu, 23 Juli 2025. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) harus menjadi perhatian serius dari semua pihak.
Pasalnya, ancaman kabut asap dari Karhutla sudah mulai masuk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bagian bagian Selatan wilayah Thailand.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat nasional yang digelar secara Virtual di Gedung Serindit, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan Forkopimda Riau.
"Situasi ini telah menarik perhatian negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, yang telah menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik".
"Kabut asap dilaporkan juga telah menyebar melintasi batas negara dan mulai mengancam wilayah Thailand bagian selatan," ujar Budi Gunawan, Rabu, 23 Juli 2025.
Menko Polhukam juga menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa penanganan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama.
Baca Juga
"Bapak Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah prioritas nasional. Ini bukan hanya bencana lokal, tapi juga bencana nasional yang berdampak lintas negara," tegas Budi Gunawan.
Budi Gunawan juga merinci bahwa Provinsi Riau telah menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla sejak 22 Juli 2025. Keputusan ini memungkinkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih cepat memobilisasi sumber daya.
Riau bukan satu-satunya daerah yang terdampak. Tercatat, 21 kabupaten/kota di empat provinsi telah mengalami kebakaran hutan dan lahan secara signifikan:
Riau ada 7 kabupaten/kota, Kalimantan Barat: 4 kabupaten/kota, Jambi: 3 kabupaten/kota dan Sumatera Selatan: 7 kabupaten/kota.
Menko Polhukam juga menggarisbawahi bahwa lebih dari 50 persen wilayah Riau adalah lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran.
Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan sawit secara ilegal.
"Terdapat 213 hektar hutan yang sengaja dibakar untuk membuka lahan sawit. Polda Riau saat ini tengah memproses 23 kasus besar dengan menetapkan 29 tersangka,” ungkapnya.
Sementara itu, teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan penggunaan water bombing disebut mulai menunjukkan hasil, meskipun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
"Saya mengajak seluruh pihak mulai dari Kementerian Koordinator, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga para stakeholder untuk segera melakukan langkah konkret dan terukur," pungkasnya.
