Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Dugaan pelanggaran izin bangunan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) An Namiroh 3 yang terletak di Jalan Kelapa Sawit, Pekanbaru, kembali mencuat dan menjadi perhatian serius DPRD Kota Pekanbaru.
Pasalnya, bangunan sekolah tersebut diketahui memiliki lima lantai, padahal hanya mengantongi izin satu lantai sejak tahun 2012.
Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menyebut kondisi ini sebagai situasi buah simalakama yang menyangkut dua kepentingan penting. Yakni keselamatan siswa dan keberlangsungan pendidikan.
“Saya ingin menyampaikan kita harus berpihak kepada kebenaran dan masyarakat. Faktor keselamatan dan pendidikan harus sama-sama diperhatikan,” tegas Sabarudi dalam rapat dengar pendapat, Rabu 16 Juli 2025.
Menurutnya, pembangunan yang tidak sesuai izin sangat berisiko, apalagi melibatkan ribuan peserta didik. Saat ini, SD IT An Namiroh 3 tercatat memiliki 1.142 siswa yang setiap hari beraktivitas di gedung tersebut.
Baca Juga
“Ini soal keselamatan nyawa manusia. Tapi di sisi lain, pendidikan juga harus dijaga. Ini dilema, tapi kita tidak boleh diam,” katanya.
Sabarudi juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi teknis terkait, mulai dari Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas PUPR, hingga DPMPTSP. Ia menilai kasus seperti di SD An Namiroh 3 kemungkinan besar bukan satu-satunya terjadi di Pekanbaru.
“Saya yakin bukan cuma An Namiroh yang seperti ini. Kalau kita benar-benar komit, ayo kita turun langsung dan periksa satu per satu semua sekolah yang ada di Pekanbaru,” tegasnya.
Ia juga mengkritik peran Disdik Pekanbaru yang dianggap lalai dalam pengawasan proses pendidikan dan sarana-prasarananya. Tak hanya itu, perizinan dari DPMPTSP dan PUPR pun ikut disorot.
“Disdik harus dievaluasi. Selama ini bagaimana pengelolaan pendidikan di Pekanbaru? PUPR dan DPMPTSP juga harus bertanggung jawab, bagaimana izin bisa keluar hanya satu lantai, tapi bangunan bisa sampai lima lantai?,” tanya Sabarudi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pembangunan lantai keempat sekolah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2019, namun tidak ada tindakan dari pihak eksekutif.
“Lantai empat itu dibangun sejak 2019. Lantas, ke mana eksekutif kita selama ini? Jangan tutup mata,” tutupnya.
