Budiman Swalayan Tutup Saluran Air, Syafri Syarif: PUPR Pekanbaru Lemah

Reporter: Herianto Wibowo

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Budiman Swalayan yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, menjadi sorotan tajam DPRD Kota Pekanbaru. Bukan karena promo atau diskon besar, melainkan karena dugaan penutupan saluran air atau drainase yang dilakukan oleh pihak swalayan tersebut.

Gambar perencanaan awal yang diterima redaksi Riau Online menunjukkan adanya saluran air di depan bangunan. Namun, kenyataannya, saluran tersebut justru ditutup saat pembangunan hingga swalayan resmi beroperasi.

Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang tengah gencar menanggulangi persoalan banjir di ibukota Provinsi Riau ini, termasuk di kawasan Jalan Arifin Ahmad yang memang kerap menjadi langganan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi melanda Pekanbaru.

Bahkan, Wali Kota Agung Nugroho sempat turun langsung memantau banjir di lokasi itu pada Rabu 23 April 2025 dinihari.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Syafri Syarif, menyayangkan lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

"Seharusnya setelah memberikan izin atau rekomendasi, PUPR tetap melakukan pengawasan. Jangan setelah kasih izin, malah lepas tangan," tegas Syafri, Jumat 25 April 2025.

Politisi Partai Golkar itu juga menilai pihak Budiman Swalayan harus bertanggung jawab. 

“Ini bukti kalau Swalayan Budiman tidak mendukung program wali kota dan wakil wali kota dalam menuntaskan banjir. Penutupan drainase seperti ini justru memperparah situasi,” jelasnya.

Syafri meminta agar Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi izin bangunan dan memerintahkan pembongkaran bagian bangunan yang menutup saluran air, agar tidak semakin merugikan masyarakat di sekitar lokasi.

Sementara itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Akmal Khairi menuturkan DPMPTSP hanya sebatas memberikan izin, namun pengawasan pembangunan dilakukan oleh Dinas PUPR.

"Kalau masalah itu coba tanya ke PUPR, semua dari tim teknis OPD yang mengampuhnya," ucapnya saat dihubungi Riau Online.