Anggaran KONI Riau Disunat, Pembinaan Atlet Terancam

Reporter: Herianto Wibowo

RIAU ONLINE, PEKANBARU –  Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau hanya memberikan dana hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau sebesar Rp10,8 Miliar dari total usulan Rp32 Miliar di tahun 2025 ini.

Wakil Ketua I KONI Riau, Khairul Fahmi, mengungkapkan pemotongan anggaran ini dilakukan oleh Dispora Riau tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan KONI Riau.

Akibat dari pemotongan anggaran ini, Fahmi menuturkan hal ini akan langsung berdampak terhadap proses pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga (cabor).

"Awalnya di APBD 2025, kita disetujui Rp32 miliar. Kemudian turun menjadi Rp25 miliar karena efisiensi. Tapi setelah itu, Dispora kembali memangkas hingga hanya tersisa Rp10,8 miliar. Ini tanpa ada koordinasi sebelumnya dengan KONI,” kata Fahmi, Selasa 15 April 2025.

Menurut Fahmi, efisiensi anggaran seharusnya tidak disamakan dengan pengurangan anggaran rutin biasa. Pasalnya, pembinaan atlet merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.

"Pemahaman Dispora terhadap efisiensi ini keliru. KONI itu tidak hanya urusan rutin, tapi ada proses pembinaan jangka panjang. Tidak hanya uang pembinaan, tapi juga pelatihan, kejuaraan, dan peningkatan prestasi atlet," jelasnya.

Ia menambahkan, dana Rp10,8 miliar yang diterima tahun ini hanya cukup untuk kebutuhan dasar seperti uang pembinaan, sementara kegiatan penting lainnya seperti kejuaraan nasional, kejuaraan provinsi, hingga Rapat Kerja (Raker) KONI tidak bisa terlaksana.

"Kejuaraan nasional yang sebelumnya bisa memberangkatkan 10 atlet, sekarang bahkan tidak bisa satu pun. Kalau begini, atlet hanya latihan tanpa uji tanding. Raker yang wajib dilakukan setahun sekali sesuai AD/ART juga ditiadakan," ujarnya.

Fahmi mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kondisi ini, terutama terhadap kesiapan kontingen Riau menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Beberapa cabor berpotensi tidak lolos karena tidak memenuhi syarat keikutsertaan akibat minimnya partisipasi dalam kejuaraan.

"Contohnya cabor judo. Mereka lolos PON bukan hanya dari Pra PON, tapi dari akumulasi poin kejuaraan. Kalau tahun ini tidak ikut kejuaraan, maka PON 2028 bisa gugur,” bebernya.

KONI Riau telah menyampaikan persoalan ini ke Komisi V DPRD Riau. Pihaknya berharap masih ada ruang pembahasan di pergeseran anggaran atau APBD Perubahan untuk menyelamatkan agenda pembinaan olahraga tahun ini.

"Kalau memang tidak ada juga, maka kami hanya bisa jalan apa adanya. Atlet hanya terima uang, tanpa kejuaraan. Cabor tidak bisa buat kegiatan, dan pembinaan pun jalan di tempat," tutup Fahmi.