BPK Ungkap Penyebab Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

Laporan: Herianto Wibowo 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengakibatkan tunda bayar kepada pihak ketiga.

Kepala Bidang Pemeriksaan Riau 2 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Riau, Myrto Handayani mengatakan fenomena tunda bayar memang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Dia menjelaskan fenomena tunda bayar yang terjadi di sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, terutama terkait masalah penganggaran.

“Tunda bayar itu memang kondisi yang bisa terjadi di Pemda atau Pemko, dan ada beberapa situasi yang menyebabkan anggaran tidak bisa dibayarkan,” ujar Myrto, Kamis, 10 April 2025.

Tunda bayar Pemko Pekanbaru di tahun 2024 mencapai sekitar Rp327 miliar. Pemko Pekanbaru juga memiliki utang kepada pihak ketiga sejak 2017 hingga 2022 atau di masa kepemimpinan Wali Kota Firdaus.

Tunda bayar Pemko Pekanbaru sejak 2017 hingga 2022 masih ada sekitar Rp122 miliar.

Myrto menyebut salah satu penyebab utama terjadinya tunda bayar adalah perencanaan anggaran yang tidak tepat, baik karena kesalahan teknis maupun perhitungan yang terlalu optimis dalam memperkirakan pendapatan daerah.

“Bisa jadi karena penganggaran yang tidak benar, atau bisa juga karena penganggaran sudah benar tetapi ada kondisinya di luar ekspektasi, seperti perencanaan yang terlalu optimis,” jelasnya.

Dalam beberapa kasus, menurut Myrto, optimisme dalam penganggaran bisa saja dilandasi niat yang baik, tetapi pada akhirnya tetap berdampak pada keuangan daerah jika realisasi pendapatan tidak sesuai harapan.

“Kalau optimis mungkin maksudnya tidak buruk, itu tidak masalah. Tapi kalau ternyata uang yang diperkirakan masuk tidak terealisasi, tentu berdampak pada kota,” tambahnya.

Ia menegaskan BPK masih terus mendalami sejumlah item anggaran di Pemko Pekanbaru untuk memastikan kemungkinan tunda bayar tersebut disebabkan suatu kesalahan dalam proses perencanaan atau ada faktor lain yang lebih kompleks.

“Tapi mungkin juga ada beberapa anggaran yang tidak seperti itu, dan itu yang masih terus kita dalami,” pungkasnya.