(INTERNET)
Kamis, 23 Januari 2025 21:09 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Riau sepanjang tahun 2024 mencapai Rp9,76 triliun untuk 119.749 debitur.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau Heni Kartikawati di Pekanbaru, Kamis, 23 Januari 2025.
"KUR merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan pemerintah melalui program pembiayaan modal kerja dan investasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendukung produktivitas usaha mereka," kata Heni, dikutip dari ANTARA.
Heni mengatakan, program KUR ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan memperkuat kemampuan permodalan usaha yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan daerah, perusahaan pembiayaan, dan koperasi simpan pinjam.
Sejumlah sektor yang dibiayai melalui program KUR ini, katanya menyebutkan, adalah sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, pembiayaan calon TKI dan pembiayaan calon pekerja magang dengan penyaluran KUR yang bervariasi.
Baca Juga
"Besaran KUR yang disalurkan sepanjang tahun 2024 rata-rata turun 0,88 persen (year on year/yoy) menjadi Rp81,53 juta,” papar Heni.
“Realisasi pada Desember 2024 adalah Rp430,21 miliar untuk 5.795 debitur atau turun 42,41 persen dibandingkan November 2024 karena terjadi penurunan plafon," imbuhnya.
Sedangkan daerah terbanyak mendapatkan KUR adalah Kabupaten Kampar Rp1,41 triliun, dengan rata-rata pinjaman tertinggi adalah untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp101,17 juta.
Ia melaporkan juga bahwa penyaluran KUR sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar Rp9,76 triliun atau tumbuh kepada 119.794 debitur dengan pertumbuhan mencapai 10,65 persen (yoy).
"KUR adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah yang 100 persen bersumber dari bank/lembaga keuangan bukan bank penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi," katanya. (ANTARA)
