(Liputan6.com/M Syukur)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengusulkan penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun selanjutnya, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Anggota DPRD Provinsi Riau, Hardianto mengatakan hal ini dilakukan karena masih banyak honorer idn poker di lingkungan Pemprov Riau. Contohnya, 500 tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Arifin Achmad yang sampai saat ini masih berstatus honorer.
"Mereka ini ada yang sudah lama mengabdi, ada yang sejak tahun 2009 masuk sebagai honorer. Makanya kita berharap agar ada penambahan kuota PPPK," ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa DPRD Riau juga akan mencari solusi di Komisi I DPRD Riau bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Dinas Kesehatan, dan manajemen RSUD Arifin Achmad.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan persoalan tenaga kesehatan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat.
"Di samping itu, kita meminta Gubernur Riau untuk segera mengusulkan penambahan formasi PPPK ke pemerintah pusat," pungkasnya.
