(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Hutan mangrove yang berada di Desa Gogok Darussalam, Kabupaten Kepulauan Meranti diduga telah beralih fungsi. Ada dugaan lahan milik negara tersebut telah dijual kepada salah satu perusahaan hotmix.
Komisi IV DPRD Riau membidangi lingkungan menyoroti adanya laporan dugaan jual beli hutan mangrove oleh salah satu perusahaan di Desa Gogok Darussalam tersebut. Mereka memastikan akan menindaklanjuti langsung ke lokasi.
Sekretaris Komisi IV, Sugeng Pranoto, menegaskan, lahan mangrove yang ada di Kepulauan Meranti merupakan milik negara yang tidak boleh dikelola sembarangan, apalagi sampai dikuasai oleh perusahaan.
"Ya, pasti kita akan tindaklanjuti itu, karena itu berpotensi merusak lingkungan, dan pengelolaan lahan mangrove itu harus mempertimbangkan banyak hal," kata Sugeng Pranoto, Minggu 10 Maret 2024.
Ia menegaskan, penanaman mangrove di wilayah rawan abrasi sudah digalakkan oleh pemerintah pusat, mulai dari dinas dan kementerian lingkungan hidup, NGO, bahkan sampai ke TNI/Polri pun ikut dalam penanaman mangrove.
Bahkan, Presiden Joko Widodo, juga melakukan penanaman mangrove di Bengkalis, yang merupakan Kabupaten tetangga dari Kepulauan Meranti.
Baca Juga
Di Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, Presiden Jokowi pernah melakukan peninjauan Karhutla pada tahun 2014. Ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat memperhatikan kelestarian lingkungan di Provinsi Riau.
"Artinya, di satu sisi kita mau menjaga lingkungan dari abrasi, tapi di sisi lain ada pihak yang kita duga malah mau merusak alam itu. Mangrove ini jadi program presiden, jadi jangan sembarangan dalam mengalihfungsikannya," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke wilayah tersebut, untuk memastikan kebenaran informasi itu.
"Nanti kita akan coba lakukan kajian, kita mungkin cek ke sana langsung, lalu kita undang pihak terkait untuk datang ke DPRD Provinsi Riau, biar clear semua," tutupnya
Informasi didapat RIAU ONLINE, Ketua DPC GWI Kepulauan Meranti, Jamaludin bersama dengan tim investigasi telah melakukan pantauan ke lapangan setelah mendapatkan informasi mengenai dugaan jual beli lahan mangrove kepada salah satu perusahaan hotmix.
Dari pantauan tim di lapangan, mereka mendapati 1/2 (setengah) hektar hutan mangrove telah digarap oleh pihak perusahaan.
"Setelah kami dapat informasi, saya bersama dengan tim turun ke lapangan untuk keseimbangan informasi, sesampainya di sana kami melihat kurang lebih 1/2 hektar lahan mangrove telah habis di garap, yang dimana menurut keterangan bahwa penggarapnya salah satu perusahaan hotmix di Meranti," tutur Jamaludin, Rabu 6 Maret.
